Kala Anggota DPRD Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarganya tapi Ditolak Pemprov DKI

Kompas.com - 04/03/2021, 06:59 WIB

Singgih Wiryono,

Nursita Sari

Tim Redaksi

Singgih Wiryono

Penulis

Nursita Sari

Editor

Lihat Foto

Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di Puskesmas Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPRD DKI Jakarta tidak hanya dilakukan untuk anggota Dewan, tetapi juga untuk keluarga mereka.

Dia beralasan, penyuntikan vaksin terhadap keluarga anggota Dewan pernah dilakukan di DPR RI.

Oleh karena itu, kata dia, tidak ada salahnya mengikuti cara yang sudah dicontohkan oleh anggota Dewan di Senayan.

"Kami terjadwal Selasa sampai Kamis, dan semua kami ini (mengikuti cara) seperti DPR RI, (bersama) istri juga bisa sama keluarga," kata Prasetio, Selasa (2/3/2021).

Selain anggota Dewan bersama istri dan keluarga, vaksinasi juga dilakukan untuk karyawan dan petugas keamanan di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

"Karyawan semua di sini harus wajib vaksin," kata Pras.

Baru diajukan

Namun, pernyataan Prasetio dikoreksi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Taufik mengatakan, vaksinasi untuk keluarga anggota Dewan baru sekadar usulan yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Baru mau (diajukan). Kemarin atas permintaan kawan-kawan, kami ajukan," kata Taufik, Rabu (3/3/2021).

Taufik berujar, keluarga anggota Dewan diusulkan divaksinasi karena dikhawatirkan bisa terpapar Covid-19 mengingat aktivitas anggota Dewan yang sering berinteraksi dengan masyarakat.

"Kami kan berhubungan dengan masyarakat, kami pulang (khawatir membawa virus) ke rumah gimana," tutur Taufik.

Usulan tersebut sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tetapi untuk saat ini belum bisa terealisasi.

Dia mengatakan, vaksinasi untuk keluarga anggota Dewan tidak akan lebih dari 500 orang karena jumlah anggota DPRD DKI hanya 106 orang.

Ditolak Pemprov DKI

Usulan tersebut langsung ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPRD DKI karena sudah ada kelompok prioritas yang harus divaksinasi terlebih dahulu.