Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota

Kompas.com - 22/06/2021, 10:36 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977, begitu lekat dengan kontroversi.

Pada era kepemimpinannya, industri seks dilokalisasi dan dibuat terpusat di wilayah Kramat Tunggak, Jakarta Utara.

Tak hanya itu, penerus Soemarno Sosroatmodjo ini juga memperbolehkan judi dan kemudian memungut pajak atasnya.

Ali Sadikin sadar, akibat manuver-manuver tak populer itu, dirinya dijuluki "Gubernur Judi" bahkan "Gubernur Maksiat".

Namun, ia tidak pernah gentar karena tahu bahwa semua itu dilakukan demi pembangunan Jakarta yang lebih baik.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Latar belakang pajak judi

Di awal menjabat, Ali Sadikin terkejut ketika mengetahui APBD DKI Jakarta hanya berjumlah Rp 66 juta. Itu termasuk hasil pungutan pajak dan subsidi dari pemerintah pusat.

Dia pun mendatangi sejumlah pejabat senior untuk mencari jalan menambah anggaran pendapatan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat itu, Djumadjitin, menunjukkan padanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1957 yang memungkinkan Pemerintah Daerah memungut pajak atas izin perjudian.

Hanya saja, imbuh Djumadjitin, gubernur-gubernur lain tidak berani melakukannya.

"Saya berani. Untuk keperluan rakyat Jakarta, saya berani," jawab Ali Sadikin, seperti yang tertulis dalam buku Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi.

Baca juga: Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Ali Sadikin tahu persis bahwa judi itu ada di Jakarta dan di belakangnya ada oknum-oknum tertentu yang melindunginya, yang hidup daripadanya.

"Lebih baik disahkan saja daripada dibiarkan liar dan tidak menghasilkan apa-apa untuk pemerintah, untuk rakyat," tegasnya.

Hanya untuk kalangan tertentu

Ali Sadikin sadar bahwa judi di agama manapun dilarang, dan keputusannya untuk melegalisasi judi akan banyak ditentang.

Tetapi, menurutnya, judi diatur hanya untuk kalangan tertentu saja, yakni orang-orang yang memang tidak bisa hidup tanpa judi.

Mereka bahkan sengaja pergi ke Makau dan menghambur-hamburkan uang di sana untuk berjudi.

Baca juga: Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com