Habis untuk Penanganan Covid-19, BTT DKI Jakarta Sisa Rp 186 Miliar dari Rp 2,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) DKI Jakarta tahun 2021 hanya bersisa Rp 186 miliar dari total anggaran yang disiapkan sebanyak Rp 2,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, anggaran tersebut habis untuk penanganan Covid-19.

"Pemprov DKI Jakarta juga tetap mengalokasikan anggaran BTT tahun 2021 yakni sebesar Rp 2,133 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19," kata Edi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021)

Edi mengatakan, sisa anggaran BTT saat ini sejumlah Rp 186 miliar yang akan dialokasikan untuk kebutuhan tidak terduga lainnya.

Baca juga: Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Namun, Edi menyebutkan, anggaran penanganan Covid-19 di Jakarta tidak bersumber dari satu anggaran saja. Berbeda dari tahun 2020, seluruh anggaran penanggulangan Covid-19 dilaksanakan melalui BTT sebesar Rp 5,5 triliun.

Tahun ini sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2021, Pemprov harus mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 di setiap anggaran perangkat daerah.

“Jadi, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi Covid-19 ke dalam DPA Perangkat Daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, dan lain-lain," ujar Edi.

Sisa BTT rencananya digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya, termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG Covid-19, hingga pembelian peti jenazah.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, APBD DKI Jakarta 2021 akan difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

"Saya tegaskan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, prioritas utama di DKI Jakarta adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan. Sehingga, pada APBD 2021 ini pun tetap kami fokuskan pada penanganan COVID-19," tutur Nasrudin.

Untuk menambal kekurangan anggaran belanja, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pelaksanaan kegiatan melalui skema kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait.

Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dalam situasi pandemi Covid-19, kata Nasrudin, terus dilakukan dan dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam berbagai sektor, di antaranya, sektor pendidikan, pangan, dan UMKM.

"Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan bantuan sosial bagi masyarakat dan kelompok rentan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka dalam situasi pandemi Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Nasrudin mengatakan, ada defisit sekitar Rp 1 triliun antara belanja dan pendapatan DKI Jakarta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta baru tercapai Rp 13 triliun, sedangkan pendapatan lainnya sebesar Rp 6 triliun.

Adapun belanja daerah sudah mencapai Rp 20,6 triliun. Selisih itu ditutup dengan cara mencari kolaborator agar program DKI bisa tetap berjalan di tengah defisit anggaran.