Minta Kartel Kremasi Ditindak Tegas, Ketua DPRD DKI: Saya Bilang ke Kapolda Tembak Mati Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta ketegasan penegak hukum terhadap kartel tarif kremasi untuk jenazah pasien Covid-19.

Edi mengaku sudah meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran agar tidak segan menginstruksikan jajarannya melakukan tindakan tegas terhadap kartel tarif kremasi.

"Pernah saya bicara dengan Pak Kapolda hal-hal seperti itu (kartel tarif kremasi) lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat daripada korupsi, tembak mati saja saya bilang gitu," kata Prasetio dalam rekaman suara, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Permasalahan Kremasi Jenazah Pasien Covid-19 di DKI, Tidak Difasilitasi Pemprov hingga Lonjakan Biaya

Tidak hanya kartel kremasi, kata dia, kartel obat-obatan untuk pasien Covid-19 juga banyak tersebar di DKI Jakarta.

Politikus PDI-P ini menilai tidak sepatutnya para pengusaha mengambil keuntungan lebih di saat kondisi darurat seperti ini.

Untuk itu dia meminta para pengusaha sadar diri untuk tidak menambah beban semua pihak dengan memainkan harga kebutuhan kremasi ataupun obat-obatan di masa pandemi.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Terima Laporan Ahok soal Tarif Kremasi Melonjak Ratusan Juta Rupiah

"Saya minta tolong kepada para pengusaha ya sadar diri lah kondisi republik ini khususnya Jakarta memang sedang force majeure," ucap dia.

Presetio meminta para kartel obat melihat fenomena sekitar mereka di mana banyak korban jiwa berjatuhan akibat ulah mereka menimbun obat.

Ketika jatuh korban jiwa, kartel kremasi bermain mengambil untung di balik duka kehilangan nyawa.

"Tolong itu dihargai, kita semua dalam kondisi yang sedang tidak baik untuk masalah Covid-19 ini," tutur Prasetio.

Sebelumnya, dugaan kartel kremasi mencuat setelah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendapat dua laporan lonjakan tarif kremasi.

Laporan pertama didapat Ima dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia menyebut orangtua dari teman Ahok meninggal karena terpapar covid-19 dan harus dikremasi.

"Kebetulan (laporan) yang saut saya dikirim sama Pak Ahok waktu itu, kebetulan teman beliau orangtuanya meninggal, tapi tidak ada tempat untuk kremasi untuk Covid di Jakarta untuk yang (dikelola) Pemda, sedangkan di swasta tempatnya penuh dan harganya tinggi," kata Ima.

Sedangkan laporan kedua berasal dari warga Jakarta Barat. Tarif kremasi dikenakan hingga ratusan juta rupiah untuk biaya kremasi dan prosesi pemakaman.

"Cuma pemakaman sama kremasi saja sampai berapa ratus juta, mungkin karena permintaan banyak," ucap Ima.