Pemkot Tangerang Janji Akan Tindak Oknum yang Lakukan Pungli Bansos

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang, Banten, Arief R Wismansyah menyatakan, oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) pada penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah akan ditindak tegas.

Dia menyatakan itu setelah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan adanya pungli bansos program keluarga harapan (PKH) di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Arief menegaskan, pihaknya akan menindak siapapun oknum yang melakukan pungli.

"Saya minta memang ditindak tegas saja, karena ini kan menyangkut masyarakat. Apa lagi yang butuh bantuan kan sangat membutuhkan," kata dia melalui sambungan telepon, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Korban Pungli Bansos Tarik Omongan, Pemkot Tangerang Tetap Teruskan Penyelidikan

"Berapapun itu, mau (yang diambil) Rp 50.000, mau seribu perak, kalau bukan haknya, ya jangan diambil," kata dia.

Arief sebelumnya menyatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus pungli itu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, empat orang warga mengaku ke kepolisian bahwa mereka telah menerima bantuan PKH sejak 2018. Satu penerima lainnya baru menerima bantuan satu kali pada 2021. Padahal, dia telah terdaftar sebagai penerima PKH sejak 2017.

Salah seorang warga hanya menerima bansos sebesar Rp 500.000 per tiga bulan pada 2021, sedangkan empat warga lainnya menerima bantuan sebesar Rp 600.000 pada 2018-2020.

Lima penerima bantuan itu menyebutkan bahwa pendamping PKH mereka bernama Maryati dan M Aminullah.

Baca juga: Ada Pungli Bansos PKH di Tangerang, Wali Kota Sebut Pemkot Tak Terlibat Penyalurannya

Polisi tidak menjelaskan apakah warga yang hanya menerima Rp 500.000 merupakan korban pungli.

Dalam perkembangan lain, Kejari Kota Tangerang telah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan data-data kasus pungli PKH itu. Pembentukan tim khusus itu usai kepolisian memeriksa sejumlah orang yang diduga sebagai korban.