Pemprov DKI Turunkan Target Pendapatan 2021 hingga Rp 7,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memaparkan, pendapat daerah DKI Jakarta di tahun 2021 turun dari rencana awal sebesar 10,17 persen.

Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp 72,18 triliun diubah pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021.

"Menjadi 64,84 triliun atau secara netto menurun sebesar Rp 7,34 triliun atau menurun 10,17 persen," ujar Riza dalam rapat paripurna pembahasan KUPA PPAS APBD 2021 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Riza juga mengatakan, rencana perubahan terjadi pada belanja daerah untuk tahun anggaran 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bangun Halte Terintegrasi di Kota Tua dan Jalur Pedestrian Plaza BEOS

Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar Rp 72,96 triliun. Pada KUPA PPAS tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 69,62 triliun.

"Sehingga secara netto Belanja Daerah mengalami pengurangan Rp 3,33 triliun atau 4,58 persen," tutur Riza.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah, kata Riza, mengalami perubahan dari penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 12 triliun berasal dari prediksi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran 2020 dan penerimaan pinjaman daerah.

Baca juga: Anies Bangun Kembali Kampung Kunir yang Dulu Digusur Ahok

"Melalui perubahan ini, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan 22,25 persen atau sebesar Rp 2,67 triliun menjadi Rp 14,68 triliun," ujar Riza.

Riza menjelaskan, kenaikan terjadi pada SiLPA penetapan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,02 triliun menjadi 5,15 triliun, atau naik 155,20 persen.

"Di sisi lain penerimaan pinjaman daerah tercatat sebesar Rp 9,51 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 9,98 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 469 miliar atau 4,70 persen," ujar dia.

Terakhir pengeluaran pembiayaan 2021 ikut berubah yang semula sebesar Rp 11,22 triliun menjadi 9,89 triliun atau menurun sebesar Rp 1,33 triliun.