Soal Penertiban Gardu PP di Jakarta, Sekjen: Kalau Menyalahi Aturan, Silakan Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman, angkat bicara ihwal penertiban gardu atau posko PP di wilayah DKI Jakarta.

"Ya yang pasti kalau memang posko tidak memenuhi aturan, ya silakan saja dibongkar," kata Arif di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Gardu PP di Rawamangun Dibongkar, Ketua RW Sebut Saat Dibangun Tak Lapor

Arif menambahkan, PP tidak menyalahkan pihak manapun terkait penertiban gardu atau posko itu.

"Itu menjadi bahan evaluasi kami," imbuh dia.

"Kalau posko menyalahi aturan berdirinya, maka silakan dibongkar atau dijadikan pos kamling, mushala, atau posko. Itu bisa produktif dan bisa dipakai masyarakat, tidak hanya PP," kata Arif.

Penertiban atribut ormas sudah dilakukan di beberapa wilayah di Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran meminta jajarannya untuk menertibkan atribut-atribut ormas yang banyak dipasang dan bertebaran di pinggir jalan hingga wilayah permukiman warga.

Baca juga: Gardu Ormas PP di Rawamangun Dibongkar, Warga: Lega, Soalnya Malam Suka Berisik

Fadil mengatakan, penertiban atribut ormas dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami akan tertibkan agar kampung lebih rapi, lebih aman," kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/12/2021).

Ia berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan gesekan antarkelompok ormas di suatu wilayah.

"Tidak ada lagi yang membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan bentrokan antarkelompok," kata Fadil.