Anies Banding Putusan PTUN, Penggugat: Tak Berempati ke Korban Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang menjadi korban banjir menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sikap Anies yang melakukan banding atas putusan PTUN dinilai tak berempati terharap warga yang menggugatnya karena telah trauma dengan banjir.

"Pak Anies tak berempati pada warga-warganya yang trauma menjadi korban banjir DKI Jakarta," ujar perwakilan kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Francine Widjojo saat dikonfirmasi, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Anies Ajukan Banding atas Putusan PTUN Terkait Gugatan Korban Banjir soal Kali Mampang

Francine menegaskan, gugatan ke PTUN itu dilakukan oleh warga karena Anies tidak menuntaskan soal pengendalian banjir melalui normalisasi. Hal ini menyebabkan permukiman warga penggugat sempat banjir setinggi 2 meter pada 19-21 Februari 2021.

Padahal, normalisasi itu sebenarnya sudah ditetapkan  berdasarkan RPJMN, RPJMD DKI Jakarta, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2030.

Kali yang harus dinormalisasi diantaranya Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang.

Baca juga: Tak Ada Lagi Jaga Jarak di Kursi KRL, Penumpang: Masih Insecure

Namun setelah PTUN mengabulkan gugatan warga agar Pemprov DKI menuntaskan pengerukan kali mampang, Anies justru mengajukan banding. 

"Kami menyayangkan upaya banding Gubernur DKI yang seakan tak mau menerima kenyataan bahwa pengendalian banjirnya belum serius," kata Francince. 

Sebelumnya Anies resmi mengajukan banding atas putusan PTUN yang mengabulkan tuntutan tujuh warga Pondok Jaya yang menjadi korban banjir Jakarta.

Berdasarkan informasi di situs web resmi sipp.ptun-jakarta.go.id, Anies resmi mengajukan banding pada hari ini, Selasa (8/3/2022).

"Tanggal Permohonan: Selasa, 8 Mar. 2022; Pemohon Banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi di situs resmi PTUN Jakarta tersebut dikutip Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Luhut Umumkan Aturan Sebelum Berlaku, Penumpang Pesawat Kebingungan

Anies digugat oleh tujuh warga korban banjir Kali Mampang dalam perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Ketujuh penggugat tersebut adalah Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra.

Para penggugat mempermasalahkan program pencegahan banjir. Gugatan itu diputus pada Selasa (15/2/2022), dan Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat.

Baca juga: Kapasitas Penumpang KRL Masih Dibatasi meski Tanda Jaga Jarak di Kursi Sudah Dicabut

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI untuk mengeruk Kali Mampang secara tuntas.

"Mewajibkan tergugat (Anies) untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya," demikian bunyi amar putusan di laman resmi PTUN Jakarta, dikutip Kamis (17/2/2022).

Selain itu, Anies juga diwajibkan membangun turap sungai dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.618.300.

(Penulis Muhammad Isa Bustomi | Editor Ambaranie Nadia Kemala Movanita)