Wagub DKI: Dinkes Siap Layani Korban Pencemaran Abu Batu Bara di Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta siap hadir memberikan pelayanan kesehatan kepada korban pencemaran abu batu bara di Marunda, Jakarta Utara.

Hal tersebut diungkapkan Riza berkait pernyataan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti yang meminta agar warga korban abu batu bara bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Dia bahkan menyebut Dinkes DKI siap memberikan bantuan kesehatan bukan hanya karena ada masalah pencemaran, tapi agar masyarakat Jakarta bisa tetap sehat.

Baca juga: Rusun Marunda Sudah Sebulan Tercemar Debu Batu Bara, Warga: Tiap Menyapu, Debunya Banyak, Hitam...

"Tidak hanya masalah ini (pencemaran abu batu bara), masalah lain Dinkes selalu hadir proaktif memberikan pelayanan kesehatan," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/3/2022).

Riza mengatakan, Dinkes DKI sedang melihat kondisi yang terjadi di wilayah pencemaran abu batu bara sehingga bisa memitigasi akibat kesehatan yang ditimbulkan.

"Silakan masyarakat sampaikan kepada kami terkait masalah kesehatan, kami akan tindaklanjuti," kata dia.

Baca juga: Sekolah di Marunda Pernah Keluhkan Debu Batu Bara, tetapi Diabaikan PT KCN

Sebelumnya, Komisioner KPAI Retno Listyarti meminta agar Dinkes dKI memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak pencemaran abu batu bara di Marunda.

Khususnya di rumah susun Marunda yang disebut paling terdampak pencemaran tersebut.

"Dinas Kesehatan DKI Jakarta diharapkan hadir di Rusun Marunda, memeriksa kesehatan warga secara berkala," tutur Retno, Minggu (20/3/2022).

Sebelumnya diberitakan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta melalui Suku Dinas LH Jakarta Utara menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT KCN atas pencemaran abu batu bara di Marunda, Jakarta Utara.

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT KCN.

Dalam sanksi tersebut, PT KCN diperintah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidupnya dan tidak mencemari lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup, PT KCN telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

"Ada sanksi berjenjang untuk perusahaan yang tidak mengelola lingkungan dengan baik," kata Asep dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa lalu.