Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Derasnya Dukungan agar Pemprov DKI Terapkan Tarif Integrasi Transportasi Umum...

Kompas.com - 22/03/2022, 08:02 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan tarif integrasi antarmoda transportasi umum. Tarif tersebut menurut rencana akan diputuskan pada Maret ini.

Mimpi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar warga pengguna transportasi umum tak perlu repot menghitung tarif dan keluar biaya mahal ketika berpindah moda itu didukung sejumlah pihak.

Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang selama ini galak mengkritik kebijakan Anies soal Jakarta.

Pada Kamis (17/3/2022), mewakili Fraksi PSI, Eneng Malianasari yang duduk di bangku Komisi C DPRD DKI Jakarta terang-terangan menyambut baik ide tarif terintegrasi.

Kata dia, "Memang sudah seharusnya, kalau dihitung jadi sangat hemat tiga moda transportasi hanya bayar Rp 10.000."

Baca juga: Pamor Transportasi Online Disebut Bisa Kalah dengan Adanya Integrasi Tarif Transportasi Umum di Jakarta

Eneng mengatakan, kebijakan yang akan diambil Pemprov DKI seharusnya sudah lama diterapkan agar masyarakat Jakarta bisa mengakses transportasi umum dengan murah.

"Namun tetap ada beberapa catatan. Perencanaan program harus matang dan cermat, bukan berarti murah di publik, bermasalah di APBD. Jangan sampai BUMD merugi," tutur Eneng.

Saat ini, penerapan tarif integrasi masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan, setelah mendapat persetujuan DPRD, Gubernur Anies akan membuat keputusan gubernur untuk menerapkan tarif tersebut.

Baca juga: Menakar Untung Rugi Tarif Integrasi Transportasi Jak Lingko yang Akan Diputuskan Bulan Ini...

Pemprov DKI juga akan terlebih dahulu melakukan uji coba selama dua pekan sehingga tarif integrasi berlaku efektif pada April 2022.

Tarif integrasi tersebut dipatok Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan. Tarif terintegrasi masih dibatasi untuk moda transportasi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Sementara itu, KRL belum diputuskan kapan akan bergabung dengan kebijakan integrasi tersebut.

Dukungan dari masyarakat pengguna transportasi umum

Dukungan agar kebijakan tersebut segera diterapkan juga datang dari warga pengguna transportasi umum di Jakarta.

Salah satunya Siska. Warga Lebak Bulus ini mengatakan, tarif integrasi akan menghemat biaya yang sebelumnya dia keluarkan untuk berangkat ke tempat kerjanya di Pasar Baru.

"Saya setuju, bagus, jadi lebih murah," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com