WTP 5 Kali Berturut-turut bagi Pemprov DKI dan Sejumlah PR yang Harus Dituntaskan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Predikat tertinggi atas hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait pengelolaan anggaran, atau dikenal dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), kembali didapatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2021 merupakan kali kelima yang didapatkan Pemprov DKI secara berturut-turut sejak 2017.

Berdasarkan informasi di situs web resmi PPID DKI Jakarta, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk Pemprov DKI pertama kali dikeluarkan pada 2010.

Pada saat itu, Jakarta mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Baca juga: 5 Kali Berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Kemudian, pada 2011-2012, Jakarta mendapat WTP. Namun, opini tersebut hanya bertahan dua tahun dan kembali menjadi opini WDP pada 2013-2016.

Opini WTP kemudian kembali diraih pada 2017 dan berhasil dipertahankan hingga LHP tahun 2021 atau selama masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies mengatakan, raihan opini WTP lima kali berturut-turut itu merupakan sebuah sejarah baru yang diukir di masa kepemimpinannya.

"Ini bersejarah dan kita harapkan nantinya meraih WTP adalah sebuah kebiasaan dan WTP adalah budaya di DKI Jakarta," ujar Anies menyampaikan sambutannya dalam sidang paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP 5 Kali Berturut-turut, Anies: Hasil Kerja Kolektif untuk Masyarakat

Anies mengatakan, WTP lima kali berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang bekerja di depan layar maupun di balik layar.

"Opini ini adalah hasil kerja kolektif yang kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholder Pemprov DKI Jakarta," kata Anies.

Budaya yang dipelihara

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Atribut perayaan WTP lima kali berturut-turut yang disiapkan oleh ASN DKI Jakarta di ruang rapat Paripurna DRPD DKI Jakarta, Selasa (35/2022).

Kata Anies, saat awal menjabat sebagai gubernur, banyak pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan agar Pemprov DKI Jakarta berhasil mendapatkan opini WTP.

"Bagaimana ini menjadi sebuah kebiasaan, pertama kami kerja luar biasa keras ketika awal tahun 2018, itu pertama kali (mendapatkan opini WTP)," kata Anies.

Baca juga: Cerita Anies soal Kerja Keras demi Meraih Opini WTP Membudaya di Pemprov DKI Jakarta

Anies berujar, pengalamannya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pada masa transisi kepemimpinan kemudian dia pelajari dengan baik.

"Kemudian dari situ kami belajar, di tahun 2019 mulai kami lebih efisien, sampai sekarang juga begitu," ujar Anies.