Masih Marak Kemiskinan, DKI Jakarta Dinilai Perlu Buat Program Keluarga Harapan Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehamad menilai DKI Jakarta memerlukan bantuan semacam Program Keluarga Harapan (PKH) lokal.

Bantuan itu dimaksudkan untuk membantu warga miskin dan masalah kekurangan gizi pada warga.

"PKH lokal di Jakarta dapat mengatasi gizi buruk, kekerasan rumah tanga dan melindungan warga miskin dari kejahatan rentenir dan pinjaman online," kata Dika melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Dinilai Tak Sepenuh Hati Atasi Kemiskinan

Berdasarkan data yang dihimpun Dika dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada September 2019, penduduk miskin di Ibu Kota terdapat 3,42 persen atau 362.300 orang.

Kemudian peresentase penduduk miskin September 2020 naik 1,27 persen poin atau bertambah 134.540 orang sehingga penduduk miskin di Jakarta menjadi 501.920 orang atau 4,72 persen pada Maret 2021.

Sementara pada September 2021 jumlah warga miskin berkurang menjadi 498.290 orang atau 4,67 persen.

Baca juga: Wagub DKI Tegaskan Pentingnya Basis Data Terpadu untuk Tanggulangi Kemiskinan

"Seperti diakui Wagub DKI Jakarta, kemiskinan di DKI Jakarta kembali memburuk. Inilah mengapa kehidupan menjadi semakin suram," ujarnya.

Selain itu, tambah Dika, bukan hanya kemiskinan yang meroket di DKI Jakarta, tetapi jumlah penderita gizi buruk pun juga merangkak naik mencapai 6.047 balita berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2020.

Menurut dia, deretan warga yang kekurangan gizi semakin panjang karena anggaran tak pernah diperuntukan untuk menanggulangi kekuarangan gizi.

"Sebagai bentuk kenyataan yang terjadi bantuan sosial skala nasional dan lokal tidak mencakup seluruh keluarga miskin di Jakarta," ujarnya.

"Sebagai gambaran, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta hanya menyasar 64.000 Rumah Tangga Miskin (RTM)," ungkapnya.

Dika mengatakan, dengan tidak adanya bantuan semacam PKH memperlihatkan Pemprov DKI Jakarta lepas tangan terhadap kondisi rakyat miskin.

Terlebih lagi, ia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah banyak melakukan pemborosan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang seharusnya digunakan dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat tetapi justru dihambur-hamburkan.

"Untuk memoles citra penampilan daripada membantu mereka-mereka yang mengalami kesulitan hidup," ucap dia.