Sindir Puan Maharani di DPR, Buruh: Dulu Menangis Saat Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunjuk rasa dari kelompok buruh sempat menyindir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sindiran kepada Puan dilontarkan oleh Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, Gunarto, saat berorasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Gunarto menyampaikan, Puan dan sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sempat menangis ketika terjadi kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita semua tahu bahwa dulu ketika di zaman SBY, semua kadernya PDI-P, wabil khusus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR, itu kan nangis-nangis pas ada kenaikan BBM. Nangis-nangis begitu seolah-olah berpihak kepada rakyat," ujar Gunarto, dalam orasinya, Selasa.

Baca juga: Buruh Ancam Mogok Massal jika Kenaikan Harga BBM Tak Dibatalkan Pemerintah

Namun demikian, kata Gunarto, kini Puan tak lagi memberikan respons terhadap kenaikan harga BBM.

Dia menyayangkan sikap Puan yang saat ini seolah tak lagi berpihak kepada rakyat dan tidak mendengarkan aspirasi para buruh.

"Hari ini kita cari, hari ini kita pengin minta statement-nya, apa statement dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat? Apakah akan nangis-nangis lagi atau bagaimana," kata Gunarto.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (17/6/2013), Fraksi PDI-P dan PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dibahas dalam rapat paripurna.

Saat itu Puan menyatakan dengan tegas sikap partainya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Harga BBM bersubsidi itu tidak perlu dinaikkan. Kami akan perjuangkan di rapat paripurna ini," kata Puan sebelum rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Silih Berganti di DPR: Massa Buruh Bubar, Mahasiswa Datang

Puan menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk dapat memperoleh dana Rp 42 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan bantuan sosial sebanyak Rp 30 triliun.

Puan menambahkan, argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat.

Pemerintah beragumentasi bahwa negara butuh uang belanja untuk subsidi BBM senilai Rp 58 triliun sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia, penurunan produksi migas dalam negeri, dan nilai tukar rupiah yang melemah.

"Masalahnya, apakah pemerintah mampu memperoleh tambahan uang Rp 58 triliun agar BBM tidak naik? Jawabannya mampu. Itulah alasan harga BBM tidak perlu naik," kata Puan.

Kini, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax per Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.