Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan PMD 2022 Baru 36,9 Persen, Direktur Utama PAM Jaya Ungkap Alasannya

Kompas.com - 14/09/2022, 16:58 WIB
Muhammad Naufal,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perumda Air Minum (PAM) Jaya, Arief Nasrudin, mengakui serapan penyertaan modal daerah (PMD) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2022 baru mencapai 36,9 persen.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi B di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (14/9/2022). Arief mengatakan, PMD untuk PAM Jaya pada 2022 sebenarnya mencapai Rp 1,54 triliun.

"Ini ada uang atau PMD yang sudah digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1,54 triliun, di mana realisasinya 36,9 persen atau angkanya Rp 418 miliar," ujar Ari, saat rapat.

Baca juga: PAL Jaya Teken Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PAM Jaya untuk Pengelolaan Air Limbah dan Jaringan Perpipaan

Menurut Arief, penyerapan anggaran masih tergolong kecil karena pembangunan pipa di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terhambat.

Ia menyebutkan, pembangunan pipa sejatinya merupakan proyek multiyear periode 2019-2022. Proyek itu memakan anggaran hingga Rp 400 miliar.

Namun, kata Arief, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 357 miliar. Ratusan miliar itu tersisa lantaran pembangunannya belum berlanjut.

"Itu besaran anggarannya (pembangunan pipa Pesanggrahan) mencapai Rp 357 miliar, yang belum dikerjakan," sebutnya.

Ia menyatakan, pembangunan pipa di Pesanggrahan itu merupakan kewenangan dari mitra swasta PAM Jaya, yakni Palyja atau Aetra.

"Itu seharusnya dikembangkan oleh mitra, Palyja atau Aetra," katanya.

Baca juga: Anies Diminta Segera Putus Kerja Sama PAM Jaya-Swasta untuk Pastikan Swastanisasi Air Tak Berlanjut

Karena itu, lanjut Arief, PAM Jaya tak bisa membangun pipa di Pesanggrahan. PAM Jaya pun tak bisa memaksa membangun pipa di sana karena tumpang tindih teritorial.

"Sehingga persetujuan ini tidak bisa didapatkan begitu saja oleh PAM Jaya kepada mitra kami," ungkapnya.

Rapat yang digelar Komisi B DPRD DKI ini beragendakan monitoring alokasi PMD kepada BUMD tahun 2022.

Agenda kedua adalah monitoring pengajuan PMD oleh BUMD pada tahun 2022 untuk APBD tahun 2023.

Selain PAM Jaya, beberapa BUMD lain yang juga turut hadir adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT MRT Jakarta, Perumda PAL Jaya.

Lalu, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com