Jokowi Tekan Inpres Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik, Plt Wali Kota Bekasi: Cukup Progresif

BEKASI, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut bahwa rencana Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas sebagai langkah progresif.

Tri mengatakan bahwa penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menekan polusi lingkungan.

"Saya kira rencana bapak Presiden itu cukup progresif. Karena memang itu upaya yang harus dilakukan supaya ramah lingkungan," kata Tri kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).

Menurut Tri, rencana itu juga disebut sebagai upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur penggunaan kendaraan listrik.

Baca juga: Jokowi Kembali Beri Tugas Baru ke Luhut, Kini Urus Program Kendaraan Listrik

Ia bahkan optimis bahwa penggunaan mobil listrik akan segera tercapai seiring dengan berjalannya waktu.

"Pada akhirnya, rencana (penggunaan mobil listrik) ini akan menjadi suatu langkah unggulan untuk di dalam negeri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.

Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas, mulai Selasa, 13 September 2022.

Baca juga: Pemerintah Bakal Ganti 189.803 Kendaraan Dinas Jadi Mobil Listrik

Perintah tersebut, termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

Dalam instruksinya, diberikan kepada 10 level pemerintahan yang mencangkup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI.

Kemudian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

"Khusus kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi penggguna KBLBBsesuai dengan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.

Kepala daerah juga diminta untuk mengawasi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam memantau perkembangannya sebagai kendaraan operasional.

Dalam waktu tiga bulan sekali, mereka harus melaporkan ke Menteri Dalam Negeri.