Pj Gubernur DKI Terpilih Diminta Segera Petakan Persoalan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta buka suara soal terpilihnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Untuk diketahui, Heru Budi Hartono terpilih menjadi Pj Gubernur DKI pada Jumat (7/10/2022).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, Heru kini harus segera memetakan (mapping) persoalan yang berada di Ibu Kota.

"Ya, karena sudah ditetapkan presiden, maka yang kita lakukan adalah (memastikan) bagaimana Pak Heru segera melakukan mapping persoalan (di) Jakarta," katanya melalui sambungan telepon, Minggu (9/10/2022).

Baca juga: Kekayaan Pengganti Anies, Heru Budi Hartono Rp 31,9 M, Naik Rp 6 M dalam Setahun

Menurutnya, setelah memetakan persoalan di Ibu Kota, Heru harus meruntutkan berdasarkan masalah yang paling utama atau skala prioritas.

Tak hanya itu saja, kata Gembong, Heru juga harus membuat daftar program pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Daftar program dalam RPD ini juga harus dikerjakan dari yang paling utama atau dibuatkan skala prioritasnya.

Gembong menilai, Heru harus melaksanakan program dalam RPD yang belum dilakukan oleh Anies Baswedan selama masa kepemimpinannya.

"Kemudian, melakukan atau membuat skala prioritas atas apa saja yang pertama harus dikerjakan (atas persoalan di Jakarta)," ujarnya.

"(RPD) itu adalah bahan baku yang harus dieksekusi oleh Pj (Heru). Tapi, dari bahan baku yang ada (RPD), musti diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritas," kata Gembong lagi.

Baca juga: Perjalanan Panjang Heru Budi Menuju Kursi Pj Gubernur DKI, Sempat Digadang Jadi Wakil Ahok hingga Ditarik ke Istana

Untuk diketahui, nama Heru Budi Hartono diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Tim Penilai Akhir (TPA), serta menteri terkait.

Dari informasi yang diterima Kompas, dari hasil Rapat TPA, Heru Budi Hartono memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Dua calon lainnya adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.

Rapat TPA tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1.

Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait, juga hadir perwakilan lembaga lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Baca juga: Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan