JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan mengundang Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ke Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/10/2022) siang.
Sebagai informasi, Heru ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta setelah masa jabatan Anies berakhir pada 16 Oktober 2022.
Heru tiba di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB. Pertemuan antara Anies-Heru berlangsung selama sekitar 1,5 jam.
Anies mengaku membahas kelanjutan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Heru pada Rabu siang kemarin.
"Kami dapat kehormatan, kami mengundang Bapak Pj Gubernur terpilih, Bapak Heru Budi, untuk silaturahmi, ngobrol," ujar Anies usai pertemuan tersebut.
"Dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintahan berjalan dengan baik," sambung dia.
Baca juga: Terima Kunjungan Pj Gubernur Heru Budi, Anies: Supaya Ada Kesinambungan
Anies menyebutkan, pertemuan itu juga bertujuan agar pergantian pemimpin di Pemprov DKI Jakarta berjalan dengan lancar.
Kata Anies, terdapat sejumlah hal yang dia sampaikan kepada Heru, di antaranya adalah pekerjaan rumah (PR) persoalan Ibu Kota.
Menurut Anies, hal ini disampaikan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak berhenti.
"Dengan begitu, kesinambungan dalam pemerintahan terjadi dengan baik dan ujungnya masyarakat akan merasakan bahwa proses demokrasi yang selalu berujung pada berakhirnya masa jabatan dan dimulainya masa jabatan itu tidak berarti ada interupsi dalam layanan pemerintah kepada masyarakat," kata Anies.
Di lokasi yang sama, Heru mengaku diajak makan siang oleh Anies. Tak hanya itu, Heru juga mengaku telah bertukar pikiran dengan Anies.
"Undangan dari Pak Gubernur (Anies) untuk makan siang bersama dan diskusi ringan, ngobrol, segala macam, dan tentunya ada hal-hal yang memang kami bertukar pikiran," tutur Heru.
Baca juga: Makan Siang Bersama di Balai Kota, Apa yang Dibahas Anies dan Heru Budi?
Dalam kesempatan itu, Heru meyakini bahwa program Pemprov DKI Jakarta dibuat untuk kepentingan warga, terlepas dari siapa pun gubernurnya.
Warga, kata Heru, tak perlu meragukan hal tersebut.
"Kalau Pak Gubernur membuat program, jangan lihat siapa yang membuat program, tapi program itu untuk siapa. Kalau itu untuk masyarakat, ya ngapain diragukan lagi," kata Heru.