Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies, PDI-P DKI: Program Tidak Jelas dan Berkinerja Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menggelar diskusi publik bertema "Refleksi Lima Tahun Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" pada Kamis (13/10/2022).

Diskusi ini digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkap hasil penilaian kinerja Anies selama lima tahun berdasarkan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Berdasarkan RPJMD, menurut Gembong, banyak program atau janji Anies yang tak terealisasi.

Baca juga: Kala Warga Geruduk Balai Kota, Tagih Janji Anies Cabut Pergub Pengurusan Warisan Ahok

"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk," tuturnya dalam diskusi publik.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," sambung dia.

Dari RPJMD 2017-2022, berdasar pemaparan Fraksi PDI-P DPRD DKI, sejumlah program yang dinilai memenuhi target adalah:

• Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus dan menjangkau anak putus sekolah. Namun, KJP Plus belum menjangkau sekolah di bawah Kementerian Agama.

Baca juga: Dana KJP Plus dan KJMU Masih Mengendap Sebesar Rp 82,97 Miliar, DPRD dan Disdik DKI Cari Solusi

• Menjaga harga kebutuhan pangan di Jakarta dengan mengendalikan inflasi. Inflasi kemudian relatif terjaga 2,4 persen selama 2018-2021.

• Mengintegrasikan transportasi di Jakarta menggunakan sistem pembayaran JakLingko.

• Menyelenggarakan berbagai kesenian di Jakarta secara rutin sejak 2018.

• Meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagaman dan organisasi masyarakat (ormas)

Sementara itu, berdasar pemaparan yang sama, berikut program yang dinilai tak memenuhi target:

• Normalisasi sungai: terealisasi 0 persen.

• Naturalisasi sungai: terealisasi 0 persen.

Baca juga: Begini Wujud Taman Makam Tokoh Bangsa di TPU Karet Bivak yang Diresmikan Anies