Unjuk Rasa di Depan Balai Kota, Kopaja Nyatakan Anies-Riza "Drop Out"

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat bernamakan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Penggugat CLS Polusi Udara Adhito Harinugroho mengatakan, kegiatan hari ini merupakan puncak dari aksi pemberian rapor merah yang dilakukan pada 22 April 2022 dan 23 Agustus 2022 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Menyatakan drop out terhadap Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya menjadikan DKI Jakarta kota yang humanis," ujar Adhito di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sebut Pemprov Tak Maksimal Atasi 9 Masalah di Jakarta, Kopaja Berikan SP Kedua

Adhito mengungkapkan, setidaknya ada sembilan permasalahan utama di DKI Jakarta yang turut disuarakan dalam aksi unjuk rasa siang ini.

Terdapat sembilan permasalahan yang disuarakan massa Kopaja, yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

"Selanjutnya, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya, dan yang terakhir ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas," jelas Adhito.

Baca juga: 9 Masalah Krusial dan Mendesak di Jakarta Versi Kopaja, dari Buruknya Kualitas Udara hingga Air Bersih yang Langka

Menurut Adhito, kesembilan isu tersebut hanya segelintir permasalahan carut marutnya persoalan di DKI Jakarta yang disuarakan.

Ia menambahkan, DKI Jakarta masih memiliki segudang masalah lainnya yang menjadi akar tidak terpenuhinya standar hidup sehat.

"Hal ini tentu saja tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun kepemimpinan akan berganti," ucapnya.