Tak Punya BPBD, Pemkot Depok Andalkan Damkar untuk Tangani Bencana

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hingga kini tak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kendati demikian, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengaku tak pesimistis meski bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran sering melanda Kota Depok.

Pemkot Depok mengandalkan Dinas Pemadam Kebakaran untuk menangani dan meminimalisir potensi bencana.

Baca juga: Depok Sering Banjir dan Longsor, Wali Kota Minta Dibentuk BPBD ke Pemerintah Pusat

"Longsor di Depok, bagi orang Majalengka itu dikit, kecil bagi kami besar. Makanya Damkar yang saya genjot mengurangi potensi kebakaran dan juga membantu kondisi longsor," ujar Idris di Rumah Maggot, Cimpaeun, Tapos, Selasa (18/10/2022).

Idris mengakui, sebelumnya Pemkot Depok telah mengajukan pembentukan BPBD ke pemerintah pusat.

Hal itu dilakukan karena Kota Depok memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.

"Ya, seharusnya sudah ada BPBD. Saya sudah mengajukan BPBD untuk di Kota Depok tapi pemerintah pusat melihatnya apple to apple gitu," kata Idris.

Baca juga: Wali Kota Depok Akui Tak Bisa Langsung Tangani Banjir di Jalan Arif Rahman Hakim, Ini Alasannya

Idris mengatakan pemerintah pusat menilai bahwa bencana di Kota Depok masih bisa ditangani oleh Dinas Damkar.

Sebab, potensi bencana di Kota Bogor dinilai lebih tinggi daripada Kota Depok.

"Bogor itu wilayahnya luas, penduduknya 12-13 juta dan area potensi bencana itu besar dibanding Depok. Makanya, menurut mereka (pemerintah pusat) Depok ditangani Damkar dulu," ujar dia.