Depok Sering Banjir dan Longsor, Wali Kota Minta Dibentuk BPBD ke Pemerintah Pusat

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku wilayah administrasinya butuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebab, ia menilai Kota Depok memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Idris mengaku telah mengajukan pembentukan BPBD ke pemerintah pusat.

"Ya, seharusnya sudah ada BPBD. Saya sudah mengajukan BPBD untuk di Kota Depok tapi Pemerintah Pusat melihatnya apple to apple gitu," kata Idris di Rumah Maggot, Cimpaeun, Tapos, Selasa (17/10/2022).

Idris mencontohkan, potensi bencana di Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan Kota Depok.

Baca juga: Wali Kota Depok Akui Tak Bisa Langsung Tangani Banjir di Jalan Arif Rahman Hakim, Ini Alasannya

Karena itu, pemerintah pusat menilai bahwa bencana di Kota Depok masih bisa ditangani oleh Damkar.

"Bogor itu wilayahnya luas, penduduknya 12-13 juta dan area potensi bencana itu besar dibanding Depok. Makanya, menurut mereka (pemerintah pusat) Depok ditangani Damkar dulu," ujar dia.

Lebih jauh, Idris tak menampik bahwa bencana seperti banjir, tanah longsor hingga kebakaran sering melanda Kota Depok.

Baca juga: Heru Budi Minta Jajarannya Mitigasi Banjir dan Siaga Penuh saat Ada Potensi Hujan Lebat

Namun, ia tak pesimistis lantaran masih ada Damkar yang bisa menangani atau meminimalisi potensi bencana.

"Longsor di Depok, bagi orang Majalengka itu dikit, kecil bagi kami besar. Makanya Damkar yang saya genjot mengurangi potensi kebakaran dan juga membantu kondisi longsor," ujar Idris.