JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung melakukan gebrakan meski tak dipilih langsung oleh rakyat.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengembalikan sistem pengaduan secara langsung ke Balai Kota DKI Jakarta, yang hilang pada era Anies Baswedan.
Pada hari keduanya bertugas, Selasa (18/10/2022), Heru juga langsung menyampaikan pengarahan kepada semua lurah, wali kota, hingga satuan perangkat kerja daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Ia meminta seluruh jajarannya melakukan terobosan guna mengatasi masalah di Ibu Kota.
Baca juga: Heru Budi Ungkap Penyelewengan Lurah DKI, Ada yang Jadikan Petugas PPSU Sopir dan ART
Posko pengaduan
Sejumlah warga mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat yang dibuka di pendopo Balai Kota DKI Jakarta Selasa pagi.
Diah Primastuti dari Komunitas Juang Perempuan mengatakan, ia dan rekan-rekan komunitasnya mendatangi posko untuk mengadukan masalah birokrasi di puskesmas dan kelurahan di Jakarta Utara.
"Mengadukan terkait layanan puskesmas, kelurahan, dan rumah sakit," kata Diah.
Diah mengaku mengetahui posko pengaduan di Balai Kota DKI dari media sosial.
Baca juga: Saat Heru Budi Mulai Gerakkan Sulur-sulur Birokrat untuk Bekerja...
Kemudian, salah satu warga bernama Martina Gunawan mengadu karena kliennya memiliki masalah sengketa lahan dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Adapun lahan tersebut berada di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia.
"Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau, sehingga kami diberikan disposisi," kata Martina.
Martina mengaku, ia juga dimintai uang oleh petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI guna mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya. Permintaan itu sejak 2019.
Foto lokasi kotor
Gebrakan lainnya, Heru meminta para lurah se-Jakarta untuk memotret lokasi di wilayah administrasi masing-masing yang masih tergolong kotor.