JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung melakukan gebrakan meski tak dipilih langsung oleh rakyat.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengembalikan sistem pengaduan secara langsung ke Balai Kota DKI Jakarta, yang hilang pada era Anies Baswedan.
Pada hari keduanya bertugas, Selasa (18/10/2022), Heru juga langsung menyampaikan pengarahan kepada semua lurah, wali kota, hingga satuan perangkat kerja daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Ia meminta seluruh jajarannya melakukan terobosan guna mengatasi masalah di Ibu Kota.
Baca juga: Heru Budi Ungkap Penyelewengan Lurah DKI, Ada yang Jadikan Petugas PPSU Sopir dan ART
Posko pengaduan
Sejumlah warga mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat yang dibuka di pendopo Balai Kota DKI Jakarta Selasa pagi.
Diah Primastuti dari Komunitas Juang Perempuan mengatakan, ia dan rekan-rekan komunitasnya mendatangi posko untuk mengadukan masalah birokrasi di puskesmas dan kelurahan di Jakarta Utara.
"Mengadukan terkait layanan puskesmas, kelurahan, dan rumah sakit," kata Diah.
Diah mengaku mengetahui posko pengaduan di Balai Kota DKI dari media sosial.
Baca juga: Saat Heru Budi Mulai Gerakkan Sulur-sulur Birokrat untuk Bekerja...
Kemudian, salah satu warga bernama Martina Gunawan mengadu karena kliennya memiliki masalah sengketa lahan dengan Pemerintah Provinsi DKI.
Adapun lahan tersebut berada di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia.
"Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau, sehingga kami diberikan disposisi," kata Martina.
Martina mengaku, ia juga dimintai uang oleh petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI guna mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya. Permintaan itu sejak 2019.
Foto lokasi kotor
Gebrakan lainnya, Heru meminta para lurah se-Jakarta untuk memotret lokasi di wilayah administrasi masing-masing yang masih tergolong kotor.
Oleh lurah, dalam waktu tiga bulan, lokasi yang kotor tersebut harus sudah dibersihkan.
"Difoto (lokasi yang kotor), tiga bulan lagi, kita (Heru-para lurah) ketemu, itu sudah bersih dan lain-lain," tutur Heru di Graha Bhakti Budaya di TIM, Senin.
Ia menegaskan, jika menemui kesulitan, para lurah diminta untuk meminta bantuan kepada camat hingga wali kotanya.
Larang wali kota cuti
Di lokasi yang sama, Heru meminta para wali kota di Jakarta untuk tidak mengambil cuti selama musim hujan.
Ia mulanya mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang hadir di sana bahwa kini sudah memasuki musim hujan.
"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota," sebutnya.
Hal ini dilakukan agar para wali kota bersiaga menghadapi musim hujan.
Baca juga: Tinjau 942 Project di Kali Ciliwung Pasar Baru, Heru Budi Minta Pengerjaan Diselesaikan Tepat Waktu
Ia lalu bercerita bahwa dirinya sangat jarang mengambil cuti.
Bahkan, kata Heru, dia hanya pernah mengambil satu kali cuti pada 2005.
Saat itu, eks Wali Kota Jakarta Utara itu sedang melaksanakan ibadah haji.
"Dan saya sampai hari ini enggak pernah cuti, dari mulai masuk pegawai sampai hari ini tidak pernah, kecuali cuti naik haji (tahun) 2005," sebutnya.
Larang PPSU Dijadikan Staf
Kemudian, Heru juga meminta para lurah se-Ibu Kota agar tak menjadikan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) sebagai staf pribadi mereka.
Dalam kesempatan itu, ia bercerita tentang nasib PPSU yang bekerja tak sesuai tugas pokok dan fungsinya pada 2016.
Hal itu dia ketahui berdasarkan penuturan PPSU yang bersangkutan.
Kepada Heru, lurah tersebut kala itu mengaku ada dua PPSU yang mengurus rumahnya dan satu PPSU yang menjadi sopir pribadinya.
Baca juga: Perhatian Khusus Pj Gubernur Heru Budi terhadap Permasalahan Sampah di Jakarta
Oleh karena itu, Heru menegaskan bahwa jangan ada lagi PPSU yang bekerja tak sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sebab, lanjutnya, PPSU harus bekerja berdasarkan kontrak.
Heru mengaku menceritakan nasib PPSU itu agar tak ditiru oleh lurah lainnya.
"PPSU jangan jadi staf bapak (lurah). Mohon maaf, jangan jadi driver (atau) suka bawain koran," tegas dia.
Tindak pembuang sampah sembarangan
Tak hanya itu, Heru meminta jajarannya agar menindak secara tegas para pelaku pembuang sampah sembarangan.
Katanya, bentuk penindakan tegas itu adalah mengunggah momen saat warga membuang sampah sembarangan.
Heru mengusulkan memakai drone untuk merekam aktivitas warga di sejumlah titik seperti Bundaran Hotel Indonesia dan Semanggi.
"Bisa tidak, kita pakai drone di titik tempat yang biasa orang makan, terus buang sampah sembarangan. Kan itu ada di Bundaran HI, dekat Semanggi, lalu belokan yang mau ke Kokas," urai Heru.
Baca juga: Heru Budi: Program untuk APBD 2023 DKI yang Tidak Pas Bisa Dikoreksi
"Ambil pakai drone, siapa yang buang sampah sembarangan. Kemudian bisa ditayangkan di YouTube kita, diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan," sambungnya.
Heru menegaskan, penindakan itu dilakukan sebab buang sampah sembarangan merupakan hal yang tak baik.
Evaluasi program untuk APBD
Masih di TIM, Heru meminta anak buahnya untuk mengevaluasi program Pemprov DKI Jakarta.
Kata dia, evaluasi itu dilakukan sebagai dasar membuat program pada 2023 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2023.
"Berikutnya, (untuk) program (pada) 2023 buat APBD 2023, tolong pikirkan yang tidak pas, yang tidak cocok," sebut Heru.
Ia menyebutkan, program yang dinilai tak sesuai bakal dihapus oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"(Program tidak pas/cocok) mungkin bisa dikoreksi oleh Bappeda (DKI)," tegas Heru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.