Mandek di Era Anies, Normalisasi Ciliwung Kini Jadi Prioritas Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan normalisasi Kali Ciliwung jadi prioritas dalam kaitan penanganan banjir di ibu kota.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Dengan prioritas Kali Ciliwung, maka pembebasan lahan akan berkonsekuensi pada relokasi warga-warga di bantaran kali.

Baca juga: BPN Akan Perpanjang Masa Berlaku Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

”Kita sudah sepakat dengan Pak Heru, kemungkinan pertengahan tahun depan kita mulai melakukan pembebasan lahan dan relokasi,” katanya kepada Kompas.id, Selasa (1/11/2022).

Upaya normalisasi Kali Ciliwung dilakukan dengan kesepakatan dan kerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan melakukan pekerjaan normalisasi.

Baca juga: Nasib Proyek Normalisasi Ciliwung di Era Anies, Empat Tahun Mandek, Kini Berubah Target

Sementara Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi rawan sehingga perlu dinormalisasi.

Untuk pembebasan lahan tersebut, Dinas SDA sudah mendata, seharusnya dilakukan di tujuh kelurahan.

Namun, sebagai prioritas, ada 6,45 hektar lahan di empat kelurahan yang menjadi prioritas pembebasan untuk normalisasi Ciliwung. Pembebasan lahan direncanakan dilakukan pada 2023

Terkendala pembebasan lahan

Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria, mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal.

Ia mengatakan, program mengatasi banjir itu belum maksimal karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.

Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Ia menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Ada Lahan dengan Tiga Kepemilikan di Bidara Cina, Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Terhambat

"Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi," kata Riza.

Ia mengeklaim upaya penyediaan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan itu sebenarnya sudah berjalan setiap tahun.

Namun, Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan saat pembebasan lahan seperti sengketa, konflik, dan lainnya. Karena ada hambatan itu, ia mengaku bahwa jajarannya berhati-hati saat membebaskan lahan.

(Kompas.id: Helena Fransisca Nababan/Kompas.com: Nirmala Maulana Achmad)