Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung Jokowi soal ITF Sunter, Heru Budi: Kan Kita Sudah Ada RDF Plant di Bantar Gebang

Kompas.com - 22/12/2022, 18:00 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara atas singgungan Presiden Joko Widodo berkait pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, ITF merupakan salah satu program penanganan sampah di Ibu Kota yang akan dibangun oleh salah satu BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pada 2023.

Heru menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejatinya telah memiliki fasilitas terkait penanganan sampah, yakni sistem refuse derived fuel (RDF).

Baca juga: Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Fasilitas ini diterapkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpusat (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

“Ya, kan kita sudah ada di (TPST) Bantar Gebang, sudah ada sistem RDF,” ujar Heru kepada awak media, Kamis (22/12/2022).

“Mungkin beliau (Jokowi) akan melihat ke sana (TPST Bantar Gebang),” sambungnya.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menegaskan, pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab atas penanganan sampah di Tanah Air tak hanya Pemprov DKI saja.

Menurut Heru, pemerintah daerah di seluruh Tanah Air harus bertanggung jawab atas penanganan sampah.

Baca juga: Anies Harap RDF Plant di TPST Bantargebang Jadi Sarana Pembelajaran Anak-anak

“Dan tidak hanya Jakarta aja kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa sejak dirinya menjadi Wali Kota Solo hingga saat ini belum pernah ada pemda yang mampu menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.

Sehingga, dia meminta agar pemda memanfaatkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup salah satunya digunakan untuk menyelesaikan persoalan sampah.

"Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi priroitas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum prnah namanya beres," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Mau membuat insenerator (pembakar sampah padat) saja urusan yang namanya tapping fees sampai sekarang itu di Solo belum," lanjutnya.

Padahal, menurut Jokowi, program penanganan sampah di Solo dengan pengadaan insenerator sudah dimulainya sejak 20 tahun lalu.

"Saya enggak tahu apakah sudah ada (daerah) yang jadi? Jadi saat menjadi Gubernur di DKI, untuk penanganan sampah di Sunter itu kita mulai. Lalu sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum, padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai), saya enggak tahu apakah sekarang sudah, hati-hati bisa mundur lagi itu," jelasnya.

"Kalau sudah, ya saya senang, kalau masih 2023 saya masih sanksi bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak begitu, begitu memang," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com