KPK Geledah Ruang Fraksi PKS dan Komisi C DPRD DKI, Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Penyidik lembaga antirasuah itu hendak mencari alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Penyidik menyasar sejumlah ruangan, yakni ruang Fraksi PKS dan ruang Komisi C.

Informasi bahwa ruangan Fraksi PKS turut digeledah datang dari salah seorang petugas keamanan Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Tadi ruang ini juga diperiksa. (Yang memeriksa) KPK," ujar dia di depan ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Gedung DPRD DKI Tengah Digeledah KPK, Lampu Lobi Tiba-tiba Padam

Berdasarkan pengamatan Kompas.com sekitar pukul 18.00 WIB, penyidik KPK juga menggeledah Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Sayangnya, pewarta tidak diperbolehkan berlama-lama melihat langsung aktivitas penyidik itu. Para pewarta digiring keluar dari area gedung.

Kompas.com sempat mencoba untuk mengunjungi dua ruang fraksi DPRD DKI Jakarta.

Akan tetapi, tidak ada satu pun anggota DPRD DKI Jakarta yang berada di kedua ruang fraksi tersebut.

Cari bukti kasus dugaan pengadaan tanah

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK tengah mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Benar ada kegiatan. Penggeledahan dimaksud (di Gedung DPRD DKI) terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," sebut Ali kepada awak media, Selasa.

Baca juga: KPK Langsung Tinggalkan Gedung DPRD DKI Usai Lakukan Penggeledahan

Menurut dia, KPK nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut berkait penggeledahan tersebut.

"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Ali.

Ketua DPRD DKI buka suara

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya KPK memberantas korupsi di tubuh DPRD DKI Jakarta.

"Sebagai Ketua DPRD (DKI), saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," tutur Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa.