KPK Geledah Ruang Fraksi PKS dan Komisi C DPRD DKI, Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah

Namun, politikus PDI-P itu mengaku, tak mengetahui kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Di sisi lain, Prasetyo mengeklaim, pembahasan anggaran di badan legislatif Jakarta dilakukan secara transparan.

"Semua rapat Banggar (Badan Anggaran) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan," sebut dia.

Baca juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang

"Dalam hal ini, pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," sambung Prasetyo.

Bawa sejumlah koper

Usai menggeledah Gedung DPRD DKI, sekitar pukul 20.50 WIB, penyidik KPK membawa sejumlah koper. Tak diketahui isi dari koper tersebut.

Penyidik KPK dibantu petugas penjaga Gedung DPRD DKI Jakarta memasukkan koper-koper itu ke dalam enam unit mobil yang terparkir di area luar gedung badan legislatif Jakarta itu.

Setelah koper-koper itu dimasukkan ke dalam mobil, para penyidik KPK meninggalkan area Gedung DPRD DKI tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Satu per satu mobil itu meninggalkan gedung badan legislatif Jakarta.

Latar belakang kasus

Pada Juli 2022, KPK memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Perumda Sarana Jaya diketahui merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta.

Ali Fikri mengatakan, dimulainya penyidikan baru kasus tersebut lantaran penyidik telah menemukan adanya dugaan bukti perbuatan tindak pidana korupsi.

"KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan korupsi untuk pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur oleh Perumda SJ (Sarana Jaya)," ujar Ali pada 15 Juli 2022 lalu.

Kendati demikian, KPK belum dapat mengumumkan secara terperinci siapa pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Kantornya Digeledah KPK, Ketua DPRD DKI: Saya Dukung Proses Penyelidikan yang Dilakukan

KPK bakal mengumumkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sekaligus menjelaskan konstruksi perkaranya setelah penyidikan dinilai cukup.

"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," papar Ali.

"Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," lanjut dia.

Terkait pengusutan kasus ini, kata Ali, penyidik KPK telah memanggil sebanyak 22 orang saksi yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan Notaris.

"Sebagai bentuk transparansi, KPK akan terus menyampaikan setiap perkembangan perkara ini dan berharap masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal hingga sampai dengan tahap proses persidangan," ucap Ali.