TPS Ketapang di Jakpus Punya Saung Edukasi, Warga Bisa Belajar Pisahkan Sampah Organik dan Anorganik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Jakarta Pusat menawarkan edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah bagi masyarakat yang belum paham di Saung Edukasi TPS 3R Ketapang, Gambir, Jakarta Pusat.

"Saung ini sebagai sarana edukasi bagi warga yang ingin mengelola sampah organik dan anorganik," kata Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas (Plt Kasudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat, Edy Mulyanto, pada Senin (20/2/2023).

Dalam saung edukasi tersebut, warga dapat melihat langsung proses bagaimana jenis-jenis sampah, seperti organik dan anorganik, diolah.

Sebagai contoh, sampah organik matang atau sampah olahan dapur (SOD), diberikan kepada larva atau maggot BSF sebagai pakan.

Sementara itu, sampah anorganik dimasukkan ke dalam mesin pencacah. Sebelum akhirnya dikirimkan kepada Bank Sampah.

Baca juga: TPS Ketapang di Gambir Pakai Larva untuk Reduksi Sampah, Warga Didorong Ikut Budi Daya

Edy juga mendorong agar warga tidak sungkan datang ke TPS 3R Ketapang.

"Kalau memang tidak bisa mengelola sampah, bisa dibawa ke TPS 3R Ketapang, biar kami kelola," tambahnya.

Edy juga mengimbau masyarakat agar turut berkontribusi terhadap pengelolaan dan pemilihan sampah.

"Saya mengimbau untuk seluruh jajaran masyarakat. Kita sudah punya yang namanya Badan Pengelola Sampah Rukun Warga (BPSRW) di Pergub No. 77 Tahun 2020," ujar dia.

"Mungkin para pengurus BPSRW juga melihat 'Oh, itu sampah jangan dibuang ke kali. Ayo manfaatin'. Sampah jangan dijadiin musuh. Terkait tindakan tegas tadi, saya mohon bantuannya," tambahnya.

Edy juga berpesan kepada para pengurus RW agar dapat berperan dari pintu ke pintu (door-to-door) dalam mengimbau warga di wilayahnya terkait pengelolaan sampah ini.

"Kita memohon kepada BPSRW agar berperan door-to-door, untuk ngomong kepada warga masyarakatnya karena ini tugas mereka juga sama-sama," tutur Edy.

Baca juga: Tragedi di Balik Hari Peduli Sampah Nasional, Jangan Sampai Longsor TPA Leuwigajah Terulang Kembali...

"Jadi, jangan semata-mata pemerintahnya doang, tapi semua stakeholder yang ada di RW. Baik itu pengurus RW, RT-nya, LMK-nya, PKK-nya," pungkasnya.