JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Kampung Susun Bayam yang direncanakan akan ditempati oleh korban gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) sudah rampung, sejumlah warga masih tinggal di tenda.
Setidaknya lima kepala keluarga kini menempati tenda yang dibangun secara mandiri di sekitar kompleks olahraga bertaraf internasional tersebut.
Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com di lokasi, tenda itu sempit dan kumuh. Tak pelak, ini membuat warga yang tinggal di dalamnya sering sakit-sakitan.
Salah satu warga yang telah tinggal di tenda itu selama empat bulan, Astuti, mengatakan bahwa mereka terpapar polusi udara setiap hari.
Belum lagi ketika musim hujan melanda, tenda akan bocor di sana-sini sehingga bagian dalamnya basah.
“Ini saya sedang masuk angin. Sakit rakyat miskin kan begini,” ujar Astuti, Selasa (21/2/2023).
Baca juga: Punya Masalah Sama, Kenapa Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni tapi JIS Sudah Dipakai Konser?
Ia juga menyinggung perihal sulitnya menjaga kebersihan selama tinggal di tenda.
“Ini sudah dua hari saya belum mandi. Kita kalo mau bersih-bersih kan ngambil air dari sumur PJKA, itu juga airnya kumuh, nggak bening," imbuhnya.
Astuti berharap, ia dan korban gusuran lainnya bisa segera pindah ke Kampung Susun Bayam yang sudah selesai dibangun.
Ada total 138 hunian dengan luas masing-masing 36 meter persegi di Kampung Susun Bayam.
Tiap hunian dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang keluarga, balkon, dan tempat menjemur pakaian.
Meski telah selesai dibangun dan diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022 lalu, fasilitas tersebut belum bisa dihuni warga terdampak penggusuran.
Baca juga: Kala Warga Kampung Bayam Menagih Kembali, Mana Kampung Susun yang Dijanjikan kepada Mereka?
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Kampung Susun Bayam mengungkapkan, fasilitas itu belum bisa dihuni karena masalah legalitas pengelola rumah susun tersebut.
Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif berujar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memberikan legalitas secara resmi kepada Jakpro untuk mengelola KSB.
"Yang jelas, kami masih berdiskusi dengan dinas di Pemprov (DKI) untuk memberikan legalitas ke kami untuk menyewakan (KSB)," ujar Syachrial melalui sambungan telepon, Senin (20/2/2023).