Komisi C Bakal Survei 417 Bus Transjakarta yang Akan Dilelang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana menyurvei lokasi penampungan bus Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang nantinya akan dilelang.

Untuk diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengajukan penghapusan 417 bus transjakarta.

Usai Komisi C mengizinkan penghapusan, selanjutnya ratusan unit bus yang termasuk barang milik daerah (BMD) itu akan dilelang.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad menyebutkan, survei akan dilakukan usai Dishub DKI menyerahkan sejumlah data soal 417 bus itu kepada Komisi C DPRD DKI.

Baca juga: 417 Bus Transjakarta Akan Dihapuskan karena Usianya Sudah Tua

Adapun Dishub DKI dinyatakan tak membawa data yang lengkap berkait 417 bus tersebut saat rapat yang digelar Komisi C, Rabu (8/3/2023).

"Minggu depan, kita survei, cuma dua tempat. Di Rawa Buaya dan Pulo Gebang. Jadi, minggu ini surat (data dari Dishub DKI) masuk, minggu depan survei," ucap dia kepada para anggota Komisi C saat rapat.

Menjawab hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi menyebutkan bakal ada rapat paripurna yang digelar Senin-Rabu pekan depan.

"Saya rasa (survei) tidak bisa (dilakukan pekan depan," katanya.

Baca juga: 417 Bus Transjakarta Akan Dihapuskan, Ada Merek Zhong Tong, Yutong, dan Hyundai

Habib lalu menyebut waktu survei akan dipastikan setelah data dari Dishub DKI diserahkan kepada Komisi C.

"Survei tanggal berapa, kita pastikan kemudian. Yang penting ini (data dari Dishub) dulu," tegasnya.

Usai para anggota Komisi C menyetujui hal tersebut, Habib mengetok palu tiga kali atau menandakan rapat komisi itu ditunda.

Sekretaris Dishub DKI Ismanto sebelumnya berujar, jajarannya hendak menghapuskan BMD itu karena 417 bus tersebut sudah berusia tua.

Baca juga: 417 Bus Transjakarta Bakal Dihapuskan, Kini Teronggok di Berbagai Pul dan Terminal

"Sejak proses pengajuan (permohonan penghapusan), umur operasional bus sudah tujuh tahun," ucapnya saat rapat bersama Komisi C.

"Yang mau dipindahtangankan (dihapuskan) ini merupakan bus yang tercatat di Dishub dan bukan termasuk dalam bus yang terkena sengketa," lanjut Ismanto.

Berdasarkan catatan Dishub DKI yang diterima Kompas.com, dari 417 bus itu, sebanyak 299 unit bus berbahan bakar gas.

Kemudian, sisanya atau sebanyak 118 unit bus berbahan bakar solar.

Ratusan bus tersebut tersebar di delapan lokasi di Ibu Kota.