Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bolosnya Tri Adhianto di Konsolidasi Pemenangan Ganjar yang Bikin Internal PDI-P Geram

Kompas.com - 17/05/2023, 07:54 WIB
Joy Andre,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Membolosnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi Tri Adhianto di agenda konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo, Minggu (14/5/2023) lalu, membuat internal partai banteng geram.

Sanksi dari partai kini menanti Tri Adhianto. Ia bahkan terancam tidak diusung PDI-P sebagai Calon Wali Kota Bekasi di Pilkada 2024 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan, ketidakhadiran Tri itu dianggap menyalahi aturan.

Sebab, bobot konsolidasi itu sama halnya dengan rapat partai yang diatur oleh AD/ART.

"Apakah sanksinya akan diberikan dan yang memberikan siapa, apakah cukup DPD atau DPP langsung? Nanti kami tunggu dari DPP," ujar Ono saat dihubungi wartawan, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Tak Hadiri Konsolidasi Pemenangan Ganjar Pranowo, Tri Adhianto Terancam Disanksi

Ono menyampaikan, agenda konsolidasi di Bandung, Jawa Barat itu amat sangat penting untuk PDI-P di Pemilu 2024.

Agenda itu bahkan wajib dihadiri oleh tiga pilar partai, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif.

Hal itu karena wilayah Jawa Barat  menjadi salah satu kunci kemenangan PDI-P karena total jumlah penduduk yang sangat besar.

"Sangat penting konsolidasi, karena wilayah Jabar adalah wilayah dengan banyaknya penduduk, yang terbesar di Indonesia. Jumlah pemilih pun yang terbesar di Indonesia, dan kami DPP dan DPD mempunyai harapan dan komitmen bahwa Jawa Barat bisa menang baik Pilpres dan Pileg," jelas Ono.

"Kemarin juga pak Presiden menyampaikan peta politik Jawa Barat 2014, 2019, dan apa yang harus kami lakukan ke depan. Nah, sehingga tentunya, ini sangat penting dihadiri oleh unsur tiga pilar partai tadi," imbuh dia.

Sudah sering bolos

Ono mengungkapkan, Tri Adhianto tidak memberikan keterangan apa pun terkait ketidakhadirannya dalam agenda tersebut.

Padahal, siapa pun para kader yang tidak hadir wajib menyampaikan alasannya ke partai.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai juga menyampaikan, apabila ada yang tidak hadir, maka wajib menyampaikan permohonan, baik lisan maupun tertulis," jelas Ono.

"Makanya saya baru tahu kemarin, karena tidak ada permintaan izin tidak hadir," imbuh dia.

Baca juga: Disorot DPD PDI-P Jabar, Plt Walkot Bekasi Tri Adhianto Sudah Bolos Lima Kali dari Agenda Partai

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com