Pemilik Rumah DP Rp 0 Akui Desas-desus Penyewaan Indekos Sudah Santer Sejak Dahulu

JAKARTA, KOMPAS.com - DT (37), salah satu pemilik unit hunian DP Rp 0 Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur mengaku sudah mendengar desas-desus soal penyewaan indekos di unitnya sejak dahulu.

"Kalau desas-desus dulu, saya akuin memang banyak yang nyewain, tiba-tiba yang ngaku saudaranya lah, itu lah, pinter-pinter," ujar DT saat ditemui Kompas.com di sekitar lokasi hunian, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Dengar Ada Rumah DP Rp 0 Jadi Kos-kosan, Pemilik Unit Langsung Sewot

Bahkan, kata dia, sebelum pandemi Covid-19, pernah ada kejadian saat Dinas Perumahan DKI Jakarta menyamar untuk menyelidiki penyalahgunaan tersebut.

"Ada orang Dinas Perumahan Jakarta nyamar jadi kayak orang BM (building management), nanya ke penyewa 'Bapak Hendri unitnya yang nomor berapa ya, Bu?' Terus dijawab, 'saya enggak kenal, saya penghuni baru'," kata DT.

Padahal, kata dia, orang yang dicari oleh dinas perumahan tersebut adalah pemilik asli dari unit yang disidak.

"Yang ditanyain itu adalah yang di rumah itu (pemilik unit). Udah, (pemilik unit) langsung ditelepon. Terus ngakunya enggak nyewain. Padahal sudah dapat buktinya. Ya sudah keluar dia," tutur DT.

Diberitakan sebelumnya, belakangan santer berita soal penyalahgunaan hunian DP Rp 0 yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sebagai tempat indekos.

Baca juga: Rumah DP Rp 0 yang Disewakan Jadi Kosan Diduga Tak Dihuni Pemiliknya

Beredar di media sosial, video rekomendasi sewa apartemen murah di Jakarta Timur seharga Rp 1 juta per bulan tanpa biaya Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di sebuah bangunan bertingkat di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Video ini sempat diunggah di reels Instagram, tetapi kini unggahannya telah dihapus.

Dalam video tersebut, terlihat fasilitas lengkap yang disediakan seperti kamar mandi, dapur lengkap dengan kompor tanam dan sebuah kamar tidur berpendingin ruangan (AC) serta pemandangan kota Jakarta Timur yang bisa terlihat dari balkon.

Padahal, seharusnya, fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memudahkan warga ber-KTP DKI Jakarta mendapat hunian, di tengah lonjakan harga properti di Ibu Kota.