Heru Budi Sebut Pendatang Baru Jadi Faktor Naiknya Ketimpangan Sosial di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyebut pendatang baru yang masih mencari pekerjaan menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan sosial di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan Heru menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat naiknya angka ketimpangan di Ibu Kota sebesar 0,019 persen.

"Bisa jadi dalam proses dua tahun Covid. Kini mereka sedang bangkit ekonominya. Mungkin ada pendatang yang baru berproses mencari kerja,” ujar Heru Budi di Balai Kota, Selasa (18/7/2023).

"Ya dinamika mobilitas kan tinggi di DKI antara lain (karena pendatang baru), ya wajar," sambungnya.

Baca juga: BPS DKI: Penduduk Miskin Jakarta 477.830 Orang

Heru mengaku telah membahas masalah naiknya angka ketimpangan ini bersama jajarannya pada Selasa siang.

Salah satu yang dibahas dalam rapat adalah pengentasan kemiskinan.

“Pemda DKI menahan supaya garis kemiskinan bisa kita tahan dan kita bantu kehidupannya,” ujarnya.

Meski demikian, Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tak bisa mengatasi masalah kemiskinan ini sendirian. Ia mengaku membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

“Tentunya tidak hanya Pemda DKI sendiri, pemerintah pusat tentunya juga harus membantu,” kata Heru.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Banten Turun, BPS: Tingkat Keparahan Warga Miskin Naik

BPS DKI Jakarta melaporkan, penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada 2023 mencapai 477.830 orang.

Jumlah tersebut berkurang 17.100 orang dibandingkan data yang dicatatkan BPS Provinsi DKI Jakarta pada September 2022.

"Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen," ujar Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Meski demikian, BPS melaporkan bahwa turunnya jumlah penduduk miskin di Jakarta sejalan dengan naiknya angka ketimpangan di Ibu Kota.

Dwi menyebut, ketimpangan itu terlihat dari pendapatan penduduk kelas bawah dengan atas yang semakin jauh perbedaannya.

"Masih menyisakan “PR” ketimpangan yang semakin meningkat. Artinya gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi," kata Dwi.

Baca juga: Ada Instansi Pemerintah yang Disebut Langgar Aturan Cuti Bersama, BPS: Ada Kesalahpahaman

Secara terperinci, Dwi menyebut bahwa angka ketimpangan di Jakarta pada Juli 2023 sebesar 0,431 persen.

Angka itu naik 0,019 persen dibandingkan kondisi pada September 2022.

"Walaupun demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah," pungkas Dwi.