Heru Budi Pamer Skor dari KPK soal Pencegahan Korupsi di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov mendapat skor 90,59 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan Heru Budi dalam rapat paripurna penandatanganan pakta integritas pengesahan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2023 dan rancangan APBD 2024, Jumat (4/8/2023).

"Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59," ujar Heru.

Baca juga: Kunjungi Posko Pengungsian Kebakaran Kapuk Muara, Heru Budi Minta Kebutuhan Korban Dipenuhi

Menurut Heru, capaian itu merupakan prestasi yang menempatkan DKI Jakarta dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi.

"Dan ini bukan merupakan tujuan akhir untuk pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Tetapi terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal," ucap Heru.

Rapat paripurna itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Nurul datang untuk menyaksikan langsung adanya penandatanganan pakta integritas pengesahan RAPBD-P 2023 dan rancangan APBD 2024 antara Heru dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Baca juga: Ditunjuk Heru Budi Jadi Dirut Sarana Jaya, Andira Reoputra: Ayo Kita Gaspol!

Menurut Heru, penandatanganan pakta integritas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi, Monitoring Control for Prevention (MCP).

MCP merupakan program yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi.

"KPK RI tahun 2023 sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan," ucap Heru.