Ada Demo Buruh di Patung Kuda, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang demo buruh di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar rekayasa lalu lintas di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Pantauan Kompas.com, polisi mulai memasang kawat berduri yang menutup Jalan Medan Merdeka barat dari arah patung kuda menuju Harmoni.

Polisi mengimbau masyarakat menghindari kawasan patung kuda dan dapat memanfaatkan alternatif jalan lain yang telah disiapkan.

"Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas, ruas Jalan Abdul Muis dan Medan Merdeka, Harmoni, gedung DPR/MPR, dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat," tulis akun instagram @tmcpoldametro, dikutip Kamis (10/8/2023).

Baca juga: Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat dan Siapkan Water Cannon

Rekayasa lalin yang diterapkan, yaitu:

1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jl Merdeka Selatan

2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani ke Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional)

3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau Jalan Suryopranoto

4. Arus lalu lintas menuju Jalan Veteran I, Veteran II, Veteran III dialihkan ke Jalan Suryopranoto atau Jalan Gajah Mada

5. Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu

6. Arus lalu lintas yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat dialihkan di Traffic Light Budi Kemuliaan

Baca juga: Massa Buruh Demo Lagi di Patung Kuda, Polisi Terjunkan 7.000 Personel

Untuk diketahui, Partai Buruh melibatkan empat Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Pekerja Nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala Pembantu Rumah Tangga (PRT), Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan lainnya dalam aksi ini.

Mereka menggaungkan enam tuntutan kepada pemerintah.

Mereka meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, menaikkan upah minimum buruh 15 persen pada 2024, serta merevisi presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen.

Selanjutnya, meminta pemerintah merevisi parliamentary threshold menjadi empat persen dari total kursi DPR RI, lalu mencabut UU Kesehatan, serta mewujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT.

"Enam isu ini dibawa serentak dan akan aksi terus-menerus!" seru Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Rabu (9/8/2023).

Bila tak didengarkan dan ditanggapi, partai dan organisasi buruh serta kelas pekerja lainnya mengancam akan mogok nasional.