Sebelum Atap Ambruk, Warga Rusunawa Marunda Pernah Diberitahu Hunian Sudah Tak Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RT 05/RW 12 Marunda, Saharudin mengaku pernah mendapatkan sosialisasi relokasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta.

Sosialisasi tersebut berlangsung jauh sebelum atap beton Rusunawa Marunda Blok C5 ambruk pada Rabu (30/8/2023).

“Benar, benar. Cuma kan sempat terputus dikarenakan adanya Covid-19. Jadi, sempat terkendala masalah itu,” kata Saharudin kepada Kompas.com pada Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Sediakan Bus Sekolah bagi Penghuni Rusunawa Marunda yang Direlokasi ke Rusun Nagrak

Bukan hanya itu, penghuni rusun juga sempat dikumpulkan dan diberitahu tentang hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyatakan bangunan tersebut sudah tidak layak huni.

“Benar. Terkait masalah hunian itu, kami sudah diinformasikan langsung. Bahkan ada pengumpulan warga yang di mana hunian ini sudah tidak layak huni,” tutur Saharudin.

Warga Rusunawa Marunda Cluster C direlokasi ke Rusunawa Nagrak usai atap beton blok C5 ambruk.

Apalagi, hasil penelitian BRIN pada 2022 menyatakan hunian kluster C sudah tidak layak.

Warga Rusunawa Marunda Cluster C diminta bersedia direlokasi ke Rusunawa Nagrak demi keselamatan jiwa.

Namun, mereka memiliki beberapa tuntutan yang harus dikabulkan Pemprov DKI sebelum semua warga dipindahkan.

Baca juga: Derita Tak Berujung Warga Rusunawa Marunda: Tercemar Debu Batu Bara, Krisis Air Bersih, dan Atap Bangunannya Ambruk

Pertama, warga meminta agar tersedia bus sekolah di Rusunawa Nagrak mengingat banyak anak yang mengenyam pendidikan di SMP Negeri 290 Jakarta, SDN 02 Marunda, dan SDN Marunda 05.

Kedua, warga meminta agar Pemprov DKI tidak mengubah alamat kartu tanda penduduk (KTP) sebelumnya, yakni Rusunawa Marunda Cluster C.

Ketiga, mereka menuntut agar biaya sewa per bulan di Rusunawa Nagrak sama seperti Rusunawa Marunda.

Keempat, meminta Pemprov DKI menangguhkan pembukaan rekening untuk uang jaminan selama tiga bulan, mengingat 70 persen warga tidak memiliki penghasilan.

Terakhir, meminta tersedianya lapak-lapak di Rusunawa Nagrak agar warga bisa melanjutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masing-masing.