JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur sipil negara (ASN) pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan kapasitas 75 persen selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Maria Qibtya menjelaskan, para ASN itu tetap diawasi oleh atasan mereka sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
"Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung berupa pelaporan target capaian kinerja harian dalam sistem informasi e-TPP setelah Pegawai ASN melakukan perekaman presensi sore," ujar Maria dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).
Baca juga: ASN Pemprov DKI WFH Selama KTT ASEAN, Kapasitas 75 Persen
Maria mengemukakan, pemberlakuan WFH dengan kapasitas 75 persen itu sejak Senin (4/9/2023) sampai Kamis (7/9/2023).
Pemberlakuan WFH dengan kapasitas 75 persen itu tak berlaku bagi ASN yang melayani masyarakat, salah satunya pelayanan kesehatan.
"Mekanisme pembagian 75 persen WFH dihitung berdasarkan jumlah seluruh Pegawai ASN pada unit, subbidang, subbagian, seksi atau subkelompok di lingkungan perangkat daerah atau biro," kata Maria.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerapkan aturan WFH bagi para ASN di Ibu Kota.
Penerapan WFH ini untuk menangani polusi udara di Jakarta dan mengurangi kemacetan untuk persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.