Ribuan Warga Johar Baru Jakpus BAB di Kali, Heru Budi: Kami Buatkan Toilet Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuatkan  toilet komunal untuk warga di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Toilet bersama itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan 4.792 keluarga di Johar Baru, yang tidak memiliki tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

"Terkait di Johar Baru, kami akan buatkan kamar mandi komunal," ujar Heru Budi kepada wartawan di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Kamis (14/9/2023).

Baca juga: Tak Punya MCK, 4.792 Keluarga di Johar Baru Jakpus Buang Air Besar di Kali

Heru belum bisa menjabarkan lebih lanjut rencana pembangunan toilet bersama untuk warga di tengah Ibu Kota tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa pembangunan akan segera dilakukan.

Sebelumnya, Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro menyebutkan, 4.792 keluarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tidak memiliki fasilitas MCK.

Persoalan itu diungkap Karyatin saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 di ruang paripurna Gedung DPRD DKI, Rabu (13/9/2023).

"Di Kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK," ujar Karyatin.

Baca juga: Tawuran Geng Golday Vs Johar Baru Pecah, Dedengkot Kedua Kelompok Ditangkap Polisi

Karyatin mengatakan, warga yang tak memiliki MCK tinggal di permukiman padat penduduk.

Selama ini mereka buang air besar di kali yang ada di sekitaran tempat tinggal mereka.

"Saat ini masih banyak rumah di permukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK, yang menyebabkan mereka masih buang air besar di badan air atau bukan di MCK," kata Karyatin.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sanitasi, terutama di permukiman padat penduduk.

Pemprov DKI Jakarta perlu menyediakan anggaran pembuatan MCK komunal bagi warga agar mereka memiliki sistem sanitasi yang baik meskipun di lahan yang terbatas.

"Biaya yang tidak besar. Pemprov DKI Jakarta bahkan bisa mengupayakan dukungan dari BUMD maupun dari corporate social responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta besar di Jakarta untuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal tersebut sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar," ucap Karyatin.