Diminta Tetapkan Status Bencana Polusi Udara, DLH DKI: Banyak yang Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkap berbagai pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum menyetujui usulan penetapan status bencana pada permasalahan polusi udara di Ibu Kota.

Usulan status bencana sebelumnya telah disampaikan Fraksi PSI DKI dalam pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 di ruang paripurna, Rabu (13/9/2023).

"Jakarta tidak mungkin menetapkan status itu, apalagi kemarin KTT ASEAN. Banyak yang dipertimbangkan, Jakarta tidak serta merta mudah mengeluarkan status darurat," ujar Asep dalam keterangannya, Jumat (15/8/2023).

Baca juga: Beberapa Hari Lalu Langit Jakarta Biru Tanda Polusi Udara Menurun, Apa Sebabnya?

Menurut Asep, penetapan status bencana tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja karena dapat berdampak panjang, bahkan hingga lingkup internasional.

Sebab, kata Asep, penetapan status bencana itu akan mengganggu aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.

"Karena di sini menyangkut banyak pihak, ada kedubes, ada kantor-kantor, aktivitas ekonomi juga. Tapi memang alhamdulillah kualitas udara sekarang semakin bagus," kata Asep.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum memiliki program maksimal untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota.

Baca juga: Diminta Tetapkan Status Bencana Polusi Udara, Heru Budi: Perlu Konsultasi Dulu...

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut meminta Pemprov agar serius menangani masalah polusi udara yang mengusik beberapa waktu terakhir.

"Kami meminta perlu adanya tindakan nyata. Jika memungkinkan polusi udara dapat ditetapkan sebagai bencana. Kasus polusi udara di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai ancaman kesehatan yang serius," kata August.

Kondisi kedaruratan perlu ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di mana dapat dicanangkan karena ada peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.

"Dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis," ucap August.