Pelarangan "Social Commerce" Tuai Pro-Kontra, Konsumen: Seharusnya Pemerintah Beri Edukasi Pemasaran untuk Pedagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelarangan penjualan daring melalui aplikasi social commerce Tiktok Shop menuai pro-kontra di kalangan konsumen.

Sejumlah konsumen menganggap pelarangan itu tak efektif. Sebab, ketimbang melarang sistem berdagang via siaran langsung, lebih baik Pemerintah memberikan pelatihan kepada para pedagang konvensional terkait strategi pemasaran.

Salah satu konsumen bernama Rico (22) menyebut permasalahan terkait sepinya Pasar Tanah Abang bukan berada pada aplikasi itu sendiri. Melainkan, perkembangan zaman dan teknologi.

Baca juga: Pro-Kontra Pelarangan Social Commerce, Tidak Akan Kembalikan Pembeli di Tanah Abang

“Di mana ya kalau dilihat itu (perkembangan zaman dan teknologi) bukan masalah. Kasihan pedagang, cuma mereka enggak ada pilihan lagi. Mereka harus pikirkan cara promosi dan kreatif untuk pemasaran,” tutur Rico kepada Kompas.com saat dihubungi, Rabu (27/9/2023).

“Karena memang sekarang sudah eranya digital, yang konvensional harus menyesuaikan,” sambung dia.

Hal senada juga disampaikan Elias (27). Menurut dia, Pemerintah harus membekali para pedagang, khususnya yang di Pasar Tanah Abang, dengan edukasi strategi pemasaran agar bisa memberdayakan UMKM secara lebih lanjut.

Baca juga: Saat Konsumen Tak Setuju Larangan Jualan di Social Commerce: Rugikan UMKM dan Pedagang Kecil yang Tengah Merintis

“Balik lagi, mereka (Pemerintah) yang gembar-gembor bilang harus memberdayakan UMKM produk lokal,” ujar Elias ketika dihubungi Kompas.com.

“Kalau enggak dikasih pelatihan buat apa? Sudah pasti kalah. Sama pesaing online yang menjual produk lokal saja kalah, apalagi yang produk luar negeri (impor),” imbuh dia.

Hanna (28) memiliki pendapat berbeda. Meski dia tak sepenuhnya setuju terkait pelarangan Tiktok Shop, Hannya berharap Pemerintah segera memberikan solusi bagi para pedagang untuk bisa menjajakan dagangannya dengan lebih baik.

“Kalau aku memposisikan diri jadi pedagang di Tanah Abang, yang aku butuhin bukan pelatihan. Tapi, dagangan aku kejual,” celetuk Hanna.

“Aku takut kalau relokasi bukan jawaban, soalnya pasti biaya tenant lebih mahal dan lain-lain,” sambung dia.

Menurut Hanna, penting agar solusi itu segera dicari. Sekali pun harus relokasi, Pemerintah harus memikirkan biaya sewa yang tetap terjangkau bagi para pedagang, tapi juga mempermudah akses bagi pelanggan.

“Tempat nyaman buat pedagang, tapi juga mudah aksesnya bagi pelanggan,” tutur Hanna.