JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengevaluasi kinerja Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur selama satu tahun terakhir.
Gembong mengatakan, pemilihan Heru Budi oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan gubernur sebelumnya dilakukan secara profesional.
Namun, menurut dia, tak jarang sosok Heru Budi dikaitkan dengan PDI-P.
"Bicara pak Heru Budi, profesional murni. Tetapi persepsi masyarakat seperti itu. Maka selalu saya minta Pak Heru, sudah lah, kerja maksimal," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10/2023).
"Maka ketika kerja pak Heru maksimal, insya Allah bawa dampak positif bagi pak Heru," imbuh dia.
Baca juga: Evaluasi Heru Budi Setahun Jabat Pj Gubernur DKI, PDI-P: Komunikasi Publik Kurang Baik
Gembong pun meminta kepada publik yang menilai baik atau buruknya Heru Budi untuk tidak mengaitkan dengan PDI-P.
"Baik atau buruknya Pj Gubernur seolah-olah PDI-P. Ini kan persoalan. Selama ini dipersepsikan, karena yang milih (Heru sebagai PJ Gubernur) presiden, berarti orangnya PDI-P," kata dia.
Gembong sebelumnya menilai, selama Heru Budi menjabat sebagai pemimpin Jakarta, komunikasi publiknya masih belum maksimal.
"Pertama (evaluasinya itu) komunikasi publik Pak Heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata dia.
Gembong mengatakan, komunikasi seorang pemimpin yang baik sangat diperlukan, meski Heru merupakan orang birokrat.
Sebab, Heru Budi akan memberikan arahan kepada anak buahnya setiap kebijakan dan program yang sudah atau akan dijalankan.
"Dan ketika komunikasi itu baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat," ucap Gembong.
Baca juga: Diminta PSI Transparan Soal APBD 2024, Heru Budi: Sudah Dikasih Soft Copy
Gembong menduga, komunikasi yang kurang baik dari Heru Budi itu tak terlepas dari karakter.
Dengan demikian, Gembong meminta Dinas Kominfo DKI Jakarta untuk mendampingi Heru setiap apa yang disampaikan.
"Kominfo selalu saya sampaikan, harus (backup). Pemberitaan tentang Jakarta bersumber dari Kominfo. Tapi ini kan belum terjadi, harusnya Jakarta bisa dibedah secara utuh," kata Gembong.