Bantahan Sekdis soal Orang Titipan Pejabat di Satpol PP Tangsel, Sebut Proses Perekrutan Tidak Sembarangan

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas (Sekdis) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Selatan Sapta Mulyana membantah tudingan adanya orang 'titipan' pejabat dalam proses perekrutan pegawai di instansinya.

Sapta menegaskan, proses perekrutan anggota baru di Satpol PP Tangsel dilakukan sesuai prosedur yang berlaku tanpa dipungut biaya alias gratis.

"Kami tidak pernah melakukan hal-hal di luar prosedur. Unsur titipan, unsur nyogok, membayar, tidak. Tidak ada," kata Sapta saat dihubungi, Selasa (17/10/2023).

Sapta menjelaskan, prosedur perekrutan anggota Satpol PP dilakukan tidak sembarangan.

Baca juga: Mencuat Kasus Suap demi Jadi Satpol PP Tangsel, Sekdis Tegaskan Tak Ada Pegawai Titipan

Menurutnya, ada beberapa tahap penyeleksian, di antaranya adalah kelengkapan dokumen calon peserta sesuai persyaratan yang berlaku, tes fisik, tes tertulis, dan tes wawancara.

"Satpol PP itu tidak sembarang juga menerima seseorang yang dalam kapasitas secara fisik kurang sehat dan sebagai awal bahwa Satpol PP harus menjalani pelatihan dasar," jelas Sapta.

Oleh sebab itu, Sapta mengimbau kepada masyarakat untuk tak menelan informasi secara mentah-mentah terkait perekrutan pegawai di Satpol PP dari orang yang tak bertanggung jawab.

"Perekrutan itu diinfokan secara formal dan tidak ada embel-embel titipan, nebeng apalagi pakai nyogok pakai uang. Diharapkan masyarakat berhati-hati," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan berinisial NN (32) rela merogoh kocek Rp 36 juta sebagai uang 'pelicin' agar diterima berdinas di Satpol PP Tangsel.

Mulanya, NN mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada lowongan pekerjaan di Satpol PP Tangsel.

Baca juga: Wanita di Tangsel Rela Keluarkan Rp 36 Juta demi Jadi Satpol PP, Supaya Tak Kalah dengan Titipan Pejabat

Teman NN mengatakan jika ingin bekerja sebagai pegawai di Satpol PP, harus berani menyuap.

Sebab, para peserta yang mengikuti perekrutan pegawai di instansi pemerintahan itu adalah orang 'titipan' pejabat.

"Saya pertama kan dapat informasi dari teman bukan dari informasi terbuka. Dari seorang staf di Satpol PP. Dia ngejelasin bahwa di situ lamaran rata-rata pada bawaan wali kota, dewan, pejabat dan lain-lain. Jadi kalau 'lu enggak pakai duit, lu kalah'," kata NN saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

Tanpa pikir panjang, NN lantas menghubungi pamannya untuk mencari seseorang yang berdinas di Satpol PP Tangerang Selatan, yakni A.

Kepada paman NN, A mengaku dapat memasukkan keponakannya dengan syarat harus membayar Rp 36 juta.