Atasi Masalah Sampah, Pemprov Jakarta Bersinergi dengan Berbagai Pihak

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tengah berupaya mengatasi permasalahan sampah. Upaya ini dilakukan dengan merancang pembangunan dan pengembangan pengelolaan sampah, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto menjelaskan, upaya pengelolaan sampah telah dianggarkan Rp 2,04 triliun dan sudah terealisasi Rp 863,55 miliar hingga Agustus 2023.

Adapun pengelolaan sampah di hulu dilakukan dengan program Kurangi Pilah Olah (KuPilah) dan melalui Jakarta Recycle Center (JRC).

Sementara, di hilir, Pemprov DKI Jakarta membangun Refuse Derived Fuel (RDF) Plant serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berkapasitas seratus ton per hari.Pemprov DKI Jakarta juga membangun landfill mining di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

“Kami akan menghitung berapa jumlah sampah per hari di Jakarta serta kapasitas RDF Plant di TPST Bantargebang. Perhitungan ini akan diselaraskan dengan rencana pembangunan RDF pada 2024 di Rorotan untuk mengurangi sampah,” kata Heru dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (16/10/2023).

Baca juga: Pj Gubernur Heru Tangani Stunting, Persentase Tengkes di Jakarta Turun

Di tengah, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengangkutan di Tempat Penampungan Sampah (TPS) Reduce-Reuse-Recycle (3R) dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).

Sedangkan Landfill Mining merupakan penambangan lahan urug zona tak aktif di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau TPS, dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali untuk tujuan lainnya.

Proses yang dilakukan di Landfill Mining adalah penambangan, pengolahan, dan pemanfaatan hasil penambangan yang salah satunya menjadi RDF sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan di industri semen.

DOK. Kompas.com/Rindu Pradipta Hestya RDF dapat menjadi penghasil bahan bakar alternatif industri semen.

Dalam pembangunan Landfill Mining dan RDF Plant Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Dengan RDF Plant di Bantargebang, beban pengelolaan sampah di Jakarta diharapkan dapat berkurang.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tengah membuat rencana pembangunan RDF Plant di Rorotan yang diperkirakan beroperasi pada 2024. Heru menjelaskan, rencana pembangunan ini telah menyelesaikan aspek hukum dan keterbangunan.

Aspek lahan dan lokasi sedang pada tahap redesign layout fasilitas yang disesuaikan dengan desain Depo MRT East-West. Sedangkan kajian teknis dalam tahap pematangan desain teknologi pengelolaan sampah dan desain fasad.

Adapun aspek sosial dan lingkungan tengah dalam tahap persiapan survei sosial dalam masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.Aspek ekonomi, komersial, dan finansial pun sedang dalam tahap kajian awal Analisis Manfaat Biaya dan Sosial (AMBS), termasuk untuk identifikasi biaya dan manfaat ekonomi.

“Sejauh ini, kami telah menyelesaikan penyusunan Feasibility Study (FS) RDF Rorotan.Target percepatan penyusunan FS dan basic design diharapkan dapat selesai pada November 2023,” ujar Heru.

Baca juga: Heru Budi Sebut Renovasi JIS untuk Piala Dunia U-17 Capai 95 Persen

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan,pembangunan Landfill Mining dan RDF Plant di Bantargebang merupakan salah satu implementasi kegiatan strategis daerah dalam optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hal ini sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

“Kehadiran fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF Plant dan Landfill Mining menjadi solusi dalam menanggulangi tumpukan sampah yang terus menggunung di TPST Bantargebang. Setidaknya 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru per hari dapat diolah untuk dijadikan 700 ton RDF,” tutur Asep.