Heru Budi Sampaikan 4 Raperda ke DPRD DKI, dari Sistem Pangan sampai Pajak Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (23/10/2023).

Raperda pertama terkait dengan penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta.

Aturan ini diharapkan dapat menjamin setiap kebutuhan pangan warga terpenuhi dan berkualitas.

"Diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh penduduk yang tinggal di DKI Jakarta tidak mengalami kendala dalam upaya memenuhi kuantitas serta kualitas pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya,” ujar Heru Budi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Baca juga: Heru Budi Serahkan Raperda APBD 2024 Rp 81,58 Triliun ke DPRD DKI

Kedua, Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 mengenai Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Menurut Heru, perubahan diperlukan dalam rangka penyesuaian aturan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018.

Selanjutnya adalah Raperda tentang Pencabutan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Mempertimbangkan kondisi Jakarta dan berlakunya Undang-Undang 24 Tahun 2013 serta Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak relevan dan perlu dicabut," kata ungkap Heru.

Baca juga: Formula E 2024 di Jakarta Batal, Heru Budi: Karena Situasi Politik

Heru Budi kemudian menjelaskan mengenai Raperda DKI Jakarta tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Beleid ini akan menetapkan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Perda.

"Dengan disahkannya peraturan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” tutur Heru Budi.

Heru Budi berharap penjelasan mengenai empat Raperda DKI Jakarta dapat membantu DPRD dalam melakukan pembahasaan, dan bisa disahkan sesuai jadwal.