Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Metro Dinilai Lambat Tetapkan Tersangka Pemerasan SYL, Pakar: Ada Persoalan Psikologis Irjen Karyoto

Kompas.com - 15/11/2023, 14:40 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya hingga saat ini belum juga menetapkan tersangka dalam dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyayangkan atas lambatnya penetapan tersangka oleh Polda dalam dugaan pemerasan SYL ini.

"Ada persoalan psikoligis di Kapolda (Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto), " ucap Fickar kepada Kompas.com, dikutip Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Firli Bahuri Ogah Diperiksa di Polda Metro, Pakar Hukum: Orang seperti Ini Diperiksa di Polsek Saja!

Padahal, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (6/10/2023). SYL diduga diperas oleh salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum disebutkan secara gamblang siapa pimpinan KPK yang dimaksud. Namun sejauh ini, Ketua KPK Firli Bahuri masih menjadi satu-satunya pimpinan lembaga antirasuah itu yang diperiksa.

Fickar menduga ada persoalan psikologis dari sisi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang khawatir dituding ada motif balas dendam dalam penetapan tersangka terhadap Firli.

"Khawatir dikira balas dendam. Mestinya jangan ragu sepanjang ada dua alat bukti yang cukup, (itu) sudah bisa (tetapkan tersangka)," ucap Fickar.

Baca juga: Firli Bahuri Ogah Diperiksa di Polda Metro, Pakar: Bentuk Pertentangan terhadap Polisi

Dalam hal ini, Fickar sudah yakin bahwa status Firli sudah mendekati tersangka. Seharusnya, kata Fickar, pemeriksaan terhadap Firli yang telah dua kali mangkir ini sudah bisa dilakukan dengan paksaan.

Seperti diketahui, Karyoto sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK. Pada 27 Maret 2023, Karyoto dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Kiprahnya di KPK sebagai Deputi Penindakan dimulai sejak 2020. Ia menggantikan Firli Bahuri yang terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Sejumlah kasus korupsi pernah ditangani Karyoto selama menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, salah satunya ekspor benih lobster bekas Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga: Status Firli Bahuri Dinilai Sudah Mendekati Tersangka, Pakar Hukum: Panggilan Sudah Bisa dengan Paksaan

Karyoto juga pernah mengusut korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan dugaan suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Di sisi lain, Karyoto juga dikabarkan sempat silang pendapat dengan para pimpinan dalam penyelidikan kasus Formula E.

Karyoto dan Brigadir Jenderal Endar Priantoro disebut menjadi pejabat KPK yang tidak sepakat status Formula E naik ke tahap penyidikan.

Namun, belum dipastikan apakah perbedaan pendapat dalam menentukan nasib kasus Formula E itu yang menyebabkan kedua orang tersebut didepak dari KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com