Sederet Kejanggalan Menu Program Pencegah Stunting yang Bikin Geram DPRD Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Buntut menu pencegah stunting atau tengkes yang tak memadai membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dicecar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Mereka dicecar saat rapat terbukan soal program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Jumat (17/11/2023).

DPRD menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam program yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar itu. Padahal, setiap menu yang disajikan itu dijatah Rp 18.000 per porsi.

Baca juga: DPRD Minta Stiker Toples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan," kata anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah, Jumat.

"Maka itu sebaiknya kita berilah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata dia.

Tak hanya kualitas menu, ternyata ada hal-hal lain yang membuat masyarakat hingga anggota dewan. Salah satunya soal aksesori hingga kemasan yang disebut terlalu mahal.

Baca juga: Vendor Makanan Cegah Stunting Dicurigai Terafiliasi Parpol, DPRD Depok: Jangan Politisasi Program

Kandungan gizi

Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi, mengatakan anggota dewan menemukan sederet ketidaksesuaian dalam menu makanan tambahan itu.

Menurut dia, kandungan gizi dan jenis mkanannya dari menu untuk program pencegahan stunting itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima PMT.

"Ditemukan ada pelaksanaan yang berbeda-beda, pemberian beda-beda dari jenis makanannya, sampai dari toplesnya juga berbeda," ujar Babai.

Banyak keluhan dari masyarakat bahwa menu itu dianggap tidak bisa memenuhi kecukupan gizi balita, sebab hanya menyediakan nasi, kuah sayur, bola-bola kentang, dan tahu kukus.

Baca juga: DPRD Depok Ungkap Kejanggalan Program Makanan Tambahan Menu Pencegah Stunting

Atribut partai

Qonita sempat menyentil kader puskesmas soal aksesori warna dan foto anggota partai yang digunakan ketika membagikan menu PMT.

Padahal, hal tersebut dilarang demi menjaga kondusivitas Kota Depok dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu).

"Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Qonita.

Sementata itu, Babai mengatakan bakal mengecek kebenaran informasi itu di lapangan agar tidak ada unsur politisasi yang menyusup dalam program ini.

Meski tidak ada dugaan langsung terhadap afiliasi warna partai politik, namun kata Babai, ia telah mendapat laporan berupa foto yang bersangkutan mengenakan slayer yang dimaksud.