Sederet Kejanggalan Menu Program Pencegah Stunting yang Bikin Geram DPRD Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Buntut menu pencegah stunting atau tengkes yang tak memadai membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dicecar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Mereka dicecar saat rapat terbukan soal program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Jumat (17/11/2023).

DPRD menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam program yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar itu. Padahal, setiap menu yang disajikan itu dijatah Rp 18.000 per porsi.

Baca juga: DPRD Minta Stiker Toples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan," kata anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah, Jumat.

"Maka itu sebaiknya kita berilah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata dia.

Tak hanya kualitas menu, ternyata ada hal-hal lain yang membuat masyarakat hingga anggota dewan. Salah satunya soal aksesori hingga kemasan yang disebut terlalu mahal.

Baca juga: Vendor Makanan Cegah Stunting Dicurigai Terafiliasi Parpol, DPRD Depok: Jangan Politisasi Program

Kandungan gizi

Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi, mengatakan anggota dewan menemukan sederet ketidaksesuaian dalam menu makanan tambahan itu.

Menurut dia, kandungan gizi dan jenis mkanannya dari menu untuk program pencegahan stunting itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima PMT.

"Ditemukan ada pelaksanaan yang berbeda-beda, pemberian beda-beda dari jenis makanannya, sampai dari toplesnya juga berbeda," ujar Babai.

Banyak keluhan dari masyarakat bahwa menu itu dianggap tidak bisa memenuhi kecukupan gizi balita, sebab hanya menyediakan nasi, kuah sayur, bola-bola kentang, dan tahu kukus.

Baca juga: DPRD Depok Ungkap Kejanggalan Program Makanan Tambahan Menu Pencegah Stunting

Atribut partai

Qonita sempat menyentil kader puskesmas soal aksesori warna dan foto anggota partai yang digunakan ketika membagikan menu PMT.

Padahal, hal tersebut dilarang demi menjaga kondusivitas Kota Depok dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu).

"Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Qonita.

Sementata itu, Babai mengatakan bakal mengecek kebenaran informasi itu di lapangan agar tidak ada unsur politisasi yang menyusup dalam program ini.

Meski tidak ada dugaan langsung terhadap afiliasi warna partai politik, namun kata Babai, ia telah mendapat laporan berupa foto yang bersangkutan mengenakan slayer yang dimaksud.

"Kami akan investigasi. (Jika benar) tentu akan kita ambil tindakan," tegas Babai.

Baca juga: DPRD Tak Cuma Cecar Pemkot Depok Soal Menu Pencegah Stunting, tapi Juga Harga Toples dan Stiker Wajah Wali Kota

Harga toples

Babai juga mencecar jajaran Dinas Kesehatan Kota Depok terkait penggunaan toples pada makanan tambahan pencegah stunting.

Babai mengatakan anggaran untuk pengadaan toples cukup besar. Adapun toples wadah menu PMT disediakan langsung oleh wirausaha bersama (WUB) yang menjadi pihak ketiga.

Jika harga wadahnya saja Rp 10.000 per buah lalu dikalikan tiga toples per anak, totalnya jadi Rp 30.000.

"Lalu Rp 30.000 dikali Rp 9.000-an anak berarti Rp 270 juta, gitu untuk toples saja," ujar Babai.

Baca juga: Wapres Perintahkan Jajaran Cek Menu Makanan Cegah Stunting di Depok

Stiker wajah wali kota

DPRD Kota Depok juga mencecar jajaran Dinkes soal stiker pada toples wadah. Padahal, anggaran program itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Stiker tersebut menampilkan wajah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

"Ini kan APBN bukan APBD. Beda kalau APBD ya, bisa diterima. Ini kan APBN kenapa enggak gambar Jokowi?" celetuk dia.

Sebelumnya, banyak pihak yang mengkritik penggunaan stiker bergambar Idris dan Imam yang tersenyum pada tutup wadah makanan pencegah stunting.

Di bawahnya terdapat tulisan "Bocah Depok Kudu Sehat. Prestasi Hebat, Stunting Minggat".

Baca juga: DPRD Tak Cuma Cecar Pemkot Depok Soal Menu Pencegah Stunting, tapi Juga Harga Toples dan Stiker Wajah Wali Kota

Ganti mitra

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, Pemkot telah mencopot dan mengganti vendor WUB di Kecamatan Tapos lantaran salah memberi menu dalam program PMT di sana.

"Ada (yang diputus kontrak) di Tapos," kata Mary.

Penggantian vendor ini imbas dari ketidaksesuaian menu program PMT di Kecamatan Tapos yang disajikan oleh vendor tersebut.

"Ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama. Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada," ungkap Mary.

Seharusnya, kata Mary, hari pertama adalah waktu untuk penyajian menu kudapan. Namun, vendor itu malah memberikan nasi dan sayur sop.

Baca juga: DPRD Depok Pertanyakan Wajah Wali Kota Mejeng di Stiker Toples Menu Stunting, padahal Dana dari APBN

"Sebenarnya nasi dengan tahu memenuhi, tapi karena hari itu seharusnya kudapan, tapi yang disiapkan nasi dan sayur sop. Sekarang sudah berganti WUB," ucap Mary.

Diberitakan sebelumnya, menu program PMT Dinkes Kota Depok di Kecamatan Tapos menuai kritik dari masyarakat.

Pasalnya, menu pencegah stunting yang disajikan dengan anggaran Rp 18.000 per paket hanya berupa nasi, kuah sop, dan tahu rebus.

(Tim Redaksi : Wasti Samaria Simangunsong , Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Jessi Carina, Irfan Maullana)