Menko PMK Muhadjir Temui Heru Budi di Balai Kota DKI, Bahas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Selasa (5/12/2023).

Kedatangannya untuk membahas penanganan kemiskinan ekstrem dan lingkungan kumuh di DKI Jakarta.

"Kedatangan untuk konsultasi masalah penanganan kemiskinan ekstrem dan daerah kumuh di DKI," ujar Muhadjir di Pendopo Balai Kota DKI, Selasa.

Baca juga: Hadapi Banjir hingga Perubahan Iklim, Heru Budi dan Wali Kota Melbourne Jajaki Rencana Kerja Sama

Muhadjir mengaku, pembahasan soal penanganan kemiskinan sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Heru beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, ia ingin mematangkan dan mengevaluasi hasil pertemuan sebelumnya.

"Kira-kita empat bulan saya koordinasi, nah ini kami melakukan evaluasi untuk langkah-langkah lebih jauh," kata Muhadjir.

Untuk diketahui, pada Agustus 2023, Kemenko PMK telah menyusun data khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Muhadjir mengatakan, pemerintah menggunakan data spesifik dalam menangani kemiskinan ekstrem yakni data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, spesial, namanya P3KE, P3KE ini adalah data yang data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran dari data-data yang ada," kata Muhadjir dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: DKI Dapat Suntikan Dana Rp 13,36 Miliar untuk Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Data P3KE merupakan data yang berasal dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data pusat keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Selain itu terdapat juga data SDGs dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Muhadjir menyebutkan, data-data itu akan ditambah dengan data dari Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti akan kita kompilasikan, kita cross di situ untuk memastikan siapa yang betul-betul menjadi target group dan by name, by address," kata Muhadjir.