Tak Ingin Tragedi 2019 Terulang, Eks Anggota PPK Cipayung Berharap Petugas Pemilu 2024 Diperbanyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RT 08/RW 12 Kelurahan Cipayung bernama Bachtiarudin Alam (26) berharap lebih banyak petugas dikerahkan untuk penyelenggaraan Pemilu Umum (Pemilu) 2024.

Petugas yang dimaksud adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Harapan pria yang akrab disapa Baba itu muncul setelah dia mengalami sendiri bagaimana lelahnya menjadi petugas PPK di Pemilu 2019.

Baca juga: Cerita Baba Lelahnya Jadi Petugas PPK Saat Pemilu 2019, Kerja Lebih dari 12 Jam Bahkan sampai Menginap

“Belum lagi teman-teman petugas di daerah yang ada surat suara DPRD Kabupaten/Kota, itu bebannya sangat berat. Jadi kan ini sudah terlanjur pengin ada Pemilu serentak lagi di 2024, ya diperbanyak petugasnya,” kata Baba saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (5/12/2023).

Kalau pun tidak mempunyai anggaran, menurut Baba, beban pekerjaan para petugas harusnya dikurangi untuk menghindari korban tewas dan sakit akibat kelelahan pada Pemilu 2019.

“Apalagi Pemilu 2024 ini serentak juga, itu pasti sangat berat, saya sudah mengalaminya. Kenapa harus tetap serentak? Kenapa tidak melihat dari pengalaman di 2019? Saat dibarengi dengan pemilihan legislatif, itu sangat berat,” ucap Baba.

Kendati demikian, Baba tidak ingin kembali menjadi petugas PPK. Bayang-bayang lelahnya bekerja selama enam bulan menjadi momok baginya.

“Gejala tipes, punggung pegal, demam, sakit semua. Pas bangun tidur, saya kayak enggak bisa bangun gitu, napas sesak. Karena mungkin faktor saya yang selalu begadang, tidur kurang beberapa waktu terakhir itu,” imbuh Baba.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Keluarkan Aturan untuk Jamin Kesehatan Petugas KPPS pada Pemilu 2024

Baba bertugas sebagai anggota PPK Cipayung selama enam bulan setelah mengikuti proses seleksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur.

Selama enam bulan menjadi anggota PPK Cipayung, Baba menerima gaji pokok senilai Rp 1,5 juta setiap bulannya.

Angka tersebut belum termasuk uang dinas ketika ada bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan.

Dalam periode waktu tersebut, Baba kerap kali bekerja lebih dari 12 jam dan bahkan menginap di kantor Kecamatan Cipayung. Apalagi, menjelang hari pencoblosan.

Sementara pada hari pencoblosan, 17 April 2019, Baba baru bisa pulang ke rumah keesokan harinya karena saking padatnya kegiatan dan lamanya proses kegiatan penghitungan.

“Saya menginap di GOR Cipayung, baru balik ke rumah besok maghrib. Ya karena kami menunggu kotak suara, banyak TPS yang baru mengembalikan kotak suara sampai pukul 03.00 WIB dini hari,” ungkap dia.