Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Heru Budi Lebih Pilih Bangun Rusun Baru ketimbang Izinkan Warga Eks Kampung Bayam Tinggal di KSB...

Kompas.com - 24/01/2024, 17:43 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pemprov DKI lebih memilih jalan tersebut daripada mengizinkan eks warga Kampung Bayam tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB).

Padahal, polemik eks warga Kampung Bayam ini sudah bergulir sejak 2022. Mereka kini tinggal di emperan dan lobi KSB dengan listrik dan air seadanya.

Baca juga: Heru Budi Bakal Bangun Rusun Untuk Eks Warga Kampung Bayam, Fraksi PDI-P: Makan Waktu dan Anggaran

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pembangunan rusun untuk menampung eks warga Kampung Bayam akan dimulai pada 2025.

Menurut Heru, rusun yang akan dibangun di Tanjung Priok, Jakut, itu tersedia 150 hingga 200 unit. Semua unit itu disebut untuk eks warga Kampung Bayam.

"Kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit. Untuk siapa? ya untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," kata Heru, Rabu (24/1/2024).

Klaim fasilitas lebih banyak

Menurut Heru, pembangunan rusun baru dilakukan agar eks warga Kampung Bayam mendapatkan berbagai fasilitas seperti yang ada di rusun lain.

Baca juga: Heru Budi Ingin Bangun Rusun Baru, Eks Warga Kampung Bayam: Jangan Cerita yang Enggak-enggak

"Kenapa (bangun rusun di Tanjung Priok)? Kalau di rumah susun fasilitasnya cukup. Ada posyandu, tempat bermain, sekolah anak, dan air bersih terjangkau," ujar Heru.

Heru menyarankan kepada eks warga Kampung Bayam yang menolak tinggal di Rusun Nagrak bisa tinggal di tempat lain, sambil menunggu rusun di Tanjung Priok rampung dibangun.

"Warga silahkan memilih, sambil menunggu. Silahkan warga memilih tempat yang sangat baik mungkin juga di Pasar Rumput," kata Heru.

Dianggap tak realistis

Eks warga Kampung Bayam menilai, rencana membangun rusun baru di Tanjung Priok tidak masuk akal dan hanya membuang anggaran.

"Sekarang mengeluarkan anggaran lagi? Ini sudah ngaco. Yang dimaksud ini untuk apa? Izin kan sudah jelas untuk warga Kampung Bayam," kata Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Fuqron (45), Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Audiensi dengan Jakpro dan Pemkot Jakarta Utara, Eks Warga Kampung Bayam: Belum Ada Titik Temu

Fuqron menilai kebijakan membangun hunian baru itu seharusnya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang belum memiliki tempat tinggal.

Menurut Fuqron masih banyak warga Jakarta yang memerlukan tempat tinggal. Fuqron berharap Heru Budi tidak membawa-bawa nama Kampung Bayam sebagai bagian dari rencana tersebut.

"Memang DKI Jakarta warganya Kampung Bayam doang? Ada Kampung Walang, Kampung yang di belakang ITC itu. Mereka juga harus dilayakkan. Berpuluh tahun mereka mencari kepastian hunian," jelas Fuqron.

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com